Masyarakat Harus Kawal Harga Gula dan Minyak Dipasar Ritel

Surabaya,(DOC) – Kalangan dewan mendorong masyarakat mengawal harga minyak dan gula di pasaran. Hal itu karena, muncul surat edaran (SE) menteri perdagangan yang menginstruksikan kepada semua toko ritel modern terkait standarisasi harga eceran tertinggi (HET) gula dan minyak.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Achmad Zakaria menjelaskan, keluarnya SE kementerian perdagangan tersebut diperuntukkan guna menjaga stabilisasi harga gula dan minyak menjelang bulan puasa hingga lebaran. Dalam SE diterangkan bahwa semua toko ritel modern harus memberlakukan harga gula Rp 12.500,- per kilogram sedang harga minyak dipatok Rp 11.000 ,-per kilogram.

Legislator asal PKS ini memandang, toko ritel modern seperti hypermart swlayan dan toko ritel modern lainnya harus menjual harga gula dan minyak sesuai dengan instruksi surat edaran itu. Atau menjual dibawah harga tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan standart harga yang telah ditetapkan oleh kementerian perdagangan.

“Toko ritel modern juga diharuskan membuka informasi publik dengan memasang spanduk informasi pada publik terkait standarisasi harga tersebut,” jelasnya, Kamis (27/4/2017).

Zakaria menerangkan, apabila toko ritel modern tidak mengindahkan surat edaran itu maka sanksinya juga berat. Pengelola toko ritel modern harus melakukan instruksi itu, supaya masayarakat bisa tahu kalau ada standart harga eceran tertinggi (HET) gula dan minyak dengan harga yang sudah ditetapkan oleh kementerian perdagangan.

“Surat edaran itu sejak 10 April yang lalu. Dua tempat yang sempat saya pantau terhadap toko ritel modern ternyata sudah memberlakukan harga itu,” terangnya.

Namun, lanjut Zakaria, tidak menutup kemungkinan toko-toko modern yang ada di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya tidak memberlakukan harga sesuai dengan SE. Karena itu, masyarakat bisa memonitoring pemeberlakuan harga gula dan minyak sesuai intruksi kementrian perdagangan.

“Kalau masyarakat menemukan harga lama, maka  segera melaporkan pada Dinas perdaganagan provinsi melalui Dinas perdaganagan kota,” tandasnya.(zi/r7)