Menakar Komitmen Pendidikan Cagub Jatim 2018

 Rubrik Penulis

Isa Ansori
Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dosen di STT Malang dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ) Jatim

Surabaya,(DOC) – Ibarat sebuah pesta, perhelatan pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018 semakin mendekati pelaksanaanya. Menjadi sebuah keniscayaan kalau kemudian didalam perhalatan pesta, rakyat yang akan menjadi bagian dari pesta tersebut menanyakan sejauh mana komitmen para calon gubernur Jawa Timur yang akan datang. Pertanyaan ini perlu dilakukan, karena diera pemilihan gubernur tahun 2018, era dimana sudah berlakunya UU 23 tahun 2014 tentang peralihan kewenangan pengelolaan SMA , SMK dan SLB dari kabupaten kota ke propinsi.

Kalau menilik hiruk pikuk peralihan masa transisi kewenangan tahun 2016 serta  antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, yang menyeruak adalah munculnya kekuatiran bahwa pengelolaan baik yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota dikuatirkan tidak akan bisa dilaksanakan oleh propinsi. Salah satunya adalah isu tentang layanan pendidikan yang disebut dengan wajib belajar disekolah 12 tahun. Dimana didalam layanan tersebut beberapa kabupaten kota sudah menerapkan layanan pendidikan dengan  bantuan pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak terbebani biaya operasional sekolah, masyarakat sering menyebutnya dengan pendidikan “ gratis “. Beberapa kabuten kota yang sudah melaksanakan layanan tersebut diantaranya kota Blitar dan kota Surabaya. Masyarakat didua daerah tersebut menikmati bantuan pendidikan dari pemerintah daerahnya. Akibat bantuan pendidikan tersebut, masyarakat merasa teringankan beban biaya hidupnya. Nah isu inilah yang kemudian mengemuka ketika terjadi peralihan kewenangan dari kabupaten kota ke propinsi.

Isu pendidikan gratis menjadi sebuah tuntutan komitmen bagi siapapun nantinya yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019 – 2024. Komitmen pendidikan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim sejatinya adalah sebuah perjanjian layanan kepada rakyatnya. Sehingga kalau dikaitkan dengan komitmen pendidikan yang ditangani propinsi, sejatinya komitmen yang dicanangkan adalah komitmen pendidikan bantuan pemerintah selama 3 tahun. Mengapa 3 tahun ? Karena berdasarkan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK maka dibutuhkan waktu selama 3 tahun. Sementara jenjang pendidikan dibawahnya sudah ditangani oleh pemerintah daerah.

Selain isu pendidikan “ gratis “ dijenjang SMA dan SMK, Isu lain adalah kemampuan sinergi pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten kota, karena pada jenjang SLB meski kewenangannya ada di pemerintah propinsi, anak – anak ini kategori ini juga butuh perhatian yang baik oleh pemerintah daerah. Sehingga perhatian pemerintah daerah dan pemerintah propinsi akan menjadikan tertanganinya dengan baik baik anak yang berkebutuhan khusus ini. Bagi anak – ana– ini layanan yang baik itu diindikasikan sebagai tertanganinya pendidikan sesuai dengan kebutuhan kekhususan mereka, sehingga isu sekolah inklusi menjadi kebutuhan penting komitmen calon gubernur dan wakil gubernur jatim tahun 2019 – 2024.

Nah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, siapapun yang kan tampil, maka diperlukan beberapa komitmen pendidikan diatas, yaitu : Kemampuan bersinergi mensukseskan wajib belajar 12 tahun dimana 9 tahun pertama dijenjang pendidikan dasar dan menengah SD sampai SMP pemerintah propinsi dan pemerintah daerah bersama memberi dukungan dengan porsi kerjasama yang disepakati. Pada jenjang SMA dan SMK serta SLB, Pemerintah propinsi mencanangkan bantuan pendidikan selama 3 tahun selama jenjang SMA dan SMK serta mewujudkan pendidikan inklusi disemua jenjang bersama pemerintah daerah. Sehingga penaganan pendidikan inklusi berjalan dengan baik sesuai dengan kekhususan anak didik.

Akhirnya sebagai rakyat pemilih, tuntutan jaminan kemudahan mendapatkan akses dan bantuan pendidikan disemua jenjang dengan kerjasama pemerintah daerah dan propinsi adaalah sebuah kebutuhan. Semoga gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang akan datang adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang bisa mensinergikan kekuatan membangun pendidikan yang baik dan bermutu dengan jaminan bantuan pendidikan dijenjang SMA , SMK dan inklusi serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang rancak membangun kerjasama dengan pemerintah daerah untuk kemajuan pendidikan Jawa Timur.

Isa Ansori

Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dosen di STT Malang dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ) Jatim