Mencuat Lagi Dugaan Korupsi Jasmas Paving Tahun 2017, Ditangani Polrest Tanjung Perak

foto : Mapolrest Tanjung Perak Surabaya

Surabaya,(DOC) – Belum tuntas penyidikan dugaan penyimpangan dana jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) tahun 2016 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, mencuat lagi dugaan kasus korupsi Jasmas 2017 yang tengah dalam proses penyelidikan Polres Tanjung Perak(KP3) Surabaya.

Jika pada anggaran Jasmas 2016 lalu digunakan untuk pengadaan terop, sound sistem dan kursi, namun pada Jasmas 2017 kali ini, anggaran APBD itu digunakan untuk proyek fisik berupa pavingisasi.

Tak banyak diketahui media, tim Polres Tanjung Perak (KP3) telah memeriksa sejumlah ketua RT/RW penerima Jasmas 2017 di kelurahan Sidotopo, Kenjeran Surabaya, pada bulan Desember 2017 lalu.

Data yang diperoleh media ini, sejumlah penerima Jasmas yang telah dipanggil yakni Ketua RT-04/RT-10/RT-15 dan Ketua RW-10, kelurahan Sidotopo Wetan, Kenjeran Surabaya.

Para pengurus RT/RW itu dipanggil bersama seorang warga Jl. Sidotopo Wetan Baru 5.D bernama Rolis.

Mereka dipanggil secara terpisah dengan nomer surat panggilan yang berbeda-beda, untuk meng-klarifikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pavingisasi yang bersumber dari anggaran Jasmas dewan tahun 2017.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat(6/4/2017), Kasatreskim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Tinton Yudo Riambodo, membenarkan adanya pemanggilan sejumlah pengurus RT/RW kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran Surabaya.

Menurut AKP Tinton, sebelumnya perkara itu sudah ditangani oleh Kejari Tanjung Perak dan kini di Polrest masih dalam proses lidik.

“Yang kita tangani dengan kejaksaan obyeknya sama, jadi tidak bisa maju dua-duanya dan kejaksaan lebih dulu, ” terang Tinton saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (6/4/2018).

AKP Tinton mengatakan, memang Kejari Tanjung Perak sekarang tengah menangani kasus Jasmas 2016 yakni pengadaan terop, sound sistem dan kursi. Disisi lain Kejari Tanjung Perak juga menangani kasus dugaan korupsi proyek paving.

“Karena itu kita yang mengalah dan tidak mungkin obyek yang sama diperkarakan dua tempat, kan ngak mungkin, “ucapnya.

Pemanggilan para pengurus RT/RW di Sidotopo Wetan itu, lanjut AKP Tinton, berawal dari delik aduan masyarakat. Namun kasus tindak pidana korupsi(Tipikor) semacam ini belum bisa di publikasi secara jelas

“Hanya boleh setelah berkas dinyatakan P-21. Itu yang kami dapat terkait aturan Tipikor. Nanti kita tinggal kordinasi dengan kejaksaan,”pungkasnya.(rob/r7)