Jakarta (DOC) – Beberapa pihak mendesak pemerintah menetapkan bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai bencana nasional. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan untuk menetapkan status sebuah kejadian bencana menjadi bencana nasional.
“Pertimbangan penetapan status bencana nasional sebagai berikut, pertama bila Pemerintah Daerah tidak berfungsi,” kata Menteri Tjahjo di Jakarta, Senin (20/8/2018).
Dalam konteks bencana di NTB, pemerintah provinsi masih berfungsi. Pun jalannya roda pemerintahan di tingkat kabupaten serta kota juga masih berjalan. Ini tentu berbeda dengan ketika terjadi gempa yang disusul tsunami di Aceh, di mana roda pemerintahan setempat lumpuh.
“Dalam hal ini, pemerintahan Provinsi NTB masih berfungsi. Pemerintah Kabupaten juga masih berfungsi,” ujar Menteri Tjahjo.
Pertimbangan kedua, lanjutnya, bila tidak ada akses terhadap sumber daya nasional. Misalnya sebagian besar akses transportasi lumpuh. Dalam peristiwa gempa di NTB, begitu kejadian, pemerintah telah bergerak cepat mengerahkan sumber daya nasional melalui semua kementerian dan lembaga.
“Pertimbangan ketiga, bila ada regulasi atau peraturan dan perundangan yang menghambat pelaksanaan tanggap darurat, maka kemudian bisa diputuskan statusnya jadi bencana nasional,” ujarnya.
Namun kenyataannya, kata Menteri Tjahjo, semua regulasi mendukung. Selain itu, Indonesia juga telah punya regulasi kedaruratan. “Contoh dana Dana Siap Pakai (DSP) dan penggunaannya,” tandasnya. (jpp/gus)