Meniru Pemda DKI Jakarta, Komisi C Desak Dishub Naikkan Retribusi Parkir Swasta

foto : komisi C konsultasi ke Pemda DKI

Surabaya,(DOC) – Sejumlah anggota Komisi C DPRD kota Surabaya melakukan studi banding ke Dinas Perhubungan(Dishub) Pemprov DKI Jakarta, Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, Kamis(9/11/2017) lalu.

Kunjungan Komisi C ini, bertujuan melakukan konsultasi soal penyelenggaraan transportasi massal termasuk pemanfaatan penggunaan fungsi ruang milik jalan (Rumija) dan Daerah Milik Jalan (Damija).

Dalam Kunker tersebut, para anggota komisi C ini ditemui langsung oleh Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah yang menjelaskan bahwa Rumija dan Damija di wilayah DKI Jakarta bukan digunakan untuk parkir kendaraan bermotor, kecuali yang telah terpasang rambu atau marka jalan.

“Hal inilah yang bisa kita terapkan di Surabaya, yakni bagaimana cara meningkatkan PAD dari sektor parkir, karena secara umum aturan yang lain sudah mirip dan telah diterapkan oleh Pemkot Surabaya,” ungkap Syaifudin Zuhri Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang bisa dilakukan oleh Pemerintah daerah (Pemda) yaitu menaikkan retribusi parkir yang di kelola swasta (off street), dari 20 persen menjadi 30 persen.

Untuk menghindari kebocoran, penarikan retribusi parkir harus dilakukan melalui e-parking yang terkoneksi dengan instansi Pemda setempat.

“Terkait pengadaan alat (mesin) e-parking, mereka(swasta,red) harus beli sendiri dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.

Syaifudin menegaskan, dewan akan mendesak Dishub kota Surabaya untuk menerapkan sistem ini. Terminal parkir eletronik (TPE) wajib dipasang lebih banyak lagi termasuk dilingkungan pemukiman warga yang berpotensi.

“Di Jakarta hanya dengan 441 titik saja bisa mendapatkan lebih dari Rp1 Triliun, dan jika Kota Surabaya yang saat ini memiliki lebih dari 1000 titik, maka sudah seharusnya PAD parkir berlimpah,” cetusnya.

Tak jauh berbeda, Vinsensius Awey anggota komisi C menyatakan, pola berfikir untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir, mulai sekarang harus di terapkan oleh Dishub. Apabila sebelumnya Dishub memasang rambu dilarang parkir untuk lokasi yang terlarang. Namun sesuai UU no 22 tahun 2009, kondisi tersebut bisa dilakukan terbalik.

“Tanda rambu hanya dipasang di area jalan yang diperbolehkan parkir, yang tidak ada otomatis tidak boleh. Ini yang akan kita dorong untuk diterapkan di Surabaya,” katanya.(rob/adv/r7)