Menteri Susi Pudjiastuti Terima Gelar Doktor HC dari ITS

Surabaya (DOC) – Pada puncak peringatan Dies Natalis ke-57 tahun 2017, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ke-57 memberikan gelar Doktor Honoris Causa (Dr HC) Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya, Jumat (10/11).

Susi terpilih mendapat gelar Dr HC dalam bidang pembangunan kelautan serta perikanan Indonesia karena kontribusi serta kiprahnya dalam dunia kemaritiman Indonesia.

Di awal pidato ilmiahnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan beberapa hal tentang Pembangunan ekonomi perikanan yang menurutnya selama ini terlihat masih menimbulkan berbagai ketimpangan di wilayah Indonesia. Pertama, banyaknya anak-anak kekurangan gizi di sentra-sentra perikanan.

Berdasarkan data di Kementeriannya terlihat bahwa sampai tahun 2013 keberadaan sentra perikanan tersebut belum memberikan dampak nyata bagi peningkatan/perbaikan gizi/kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di wilayah lumbung ikan tersebut.

Padahal ikan-ikan hasil tangkapan di wilayah-wilayah tersebut merupakan sumber gizi yang sangat baik untuk pertumbuhan manusia, khususnya anakanak dalam masa pertumbuhan. Hal ini pun menunjukkan bahwa sumber daya ikan yang ada di sentra-sentra perikanan tersebut selama ini tidak dinikmati oleh masyarakat setempat.

“Ikan ikan yang bermutu tinggi hasil tangkapan dari sentra-sentra perikanan tersebut selama ini banyak yang langsung dibawa ke negara-negara asal kapal penangkap ikan melalui berbagai modus kejahatan perikanan,”ujarnya.

Selain itu ia juga menyampaikan tiga pilar kebijakan kelautan dan perikanan yaitu pilar kedaulatan (sovereignty), pilar berkelanjutan (sustainability), dan pilar Pilar Kesejahteraan (prosperity).

Dalam menegakkan pilar kedaulatan, ia menyampaikan Program-program yang sudah dan akan dilakukan dalam menegakkan kedaulatan diantaranya penegasan terhadap komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas praktik kejahatan perikanan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU fishing).

“Hal ini kami awali dengan melakukan penegasan kepada negara mitra dan organisasi internasional akan komitmen Pemerintah RI untuk memberantas IUU fishing. Selain itu juga saya menegaskan kepada dunia terkait komitmen untuk mengelola laut Indonesia secara berkelanjutan,”katanya.

Oleh sebab itu dalam berbagai kunjungan kerja ke luar negeri selalu dimanfaatkan untuk menggalang dukungan di forum internasional tentang perlawanan terhadap tindak IUU fishing sebagai transnational organized crime. Dan, saat ini telah dilakukan penandatangan joint communique antara Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara.

Sermentara itu, dalam menjalankan pilar Keberlanjutan (sustainability), kementerian kelautan terus memastikan kekayaan laut Indonesia tidak habis hanya oleh satu generasi saja. Sesuai visi “Laut Masa Depan Bangsa”, laut harus mampu menopang pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia di masa sekarang maupun masa mendatang. (D02)