Minggu Depan, Mahmud Dilantik Sebagai Ketua DPRD Surabaya

Surabaya (DOC) – Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Wisnu Wardhana sebagai anggota DPRD Surabaya dari Gubernur Jawa timur telah turun, Selasa (14/5/2013). Anggota Komisi A, Erick tahalele mengungkapkan, surat pemberhentian manta ketua DPRD Surabaya itu telah diterima Sekretariat DPRD. Setelah menerima SK pemberhentian WW, kalangan dewan selanjutnya mengusulkan M. Mahmud sebagai Ketua DPRD yang baru.
“Setelah Sk pemberhentian WW turun, kita usulkan Mahmud sebagai ketua DPRD ke Gubernur” tuturnya.
Usulan ketua DPRD yang baru akan dilakukan Jumat (17/5/2013), setelah dibahas di tingkat banmus. Ia memperkirakan SK pengangkatan Ketua DPRD yang baru akan turun pada hari senin depan.
“Gubernur janji har I senin di akan memberikan jawaban SK persetujuan Mahmud sebagai Ketua DPRD” papar anggota fraksi Partai golkar ini.
Erick menambahkan Jika tdiak ada aral melintang, rapat paripurna istimewa pelantikan ketua DPRD Saurabaya akan berlangsung pada hari selasa atau rabu. Sementara mengenai wacana pengajuan dua calon nama ketua DPRD, ia menegaskan hanyalah retorika politik saja. Ia mengharapkan, keputusan Partai Demokrat mencalonkan satu nama, M. Mahmud tetap dihormati. Anggota Komisi A ini khawatir masalah akan berlarut-larut jika persoalan pengajuan Ketua DPRD terus berpolemik.
“Gak usah diperpanjang, gak mari-mari (selesai) kapan nyambut gawene (kerjanya). Kasihan masyarakat” katanya.
Keputusan pengajuan calo ketua DPRD menurutnya berada di tangan Partai Demokrat sepenuhnya. Bahkan , badan Musyawarah juga tidak mempunyai kewenangan untuk membahas siapa calon yang diajukan.
Anggota Fraksi PKS Reni Astuti mengakui penetapan Ketua DPRD Surabaya definitive diperlukan, apalagi partai politik yang bersangkutan telah mempunyai calon. Namun, ia mengharapkan prosedurnya harus melalui ketentuan perundangan yang berlaku.
“Surat peresmian pemberhentian Wisnu wardhana dari gubernur akan menjadi landasan pergantian Ketua DPRD” jelasnya.
Sebenarnya menurut anggota Komisi C ini, meski untuk sementara pimpinan DPRD dipegang Plt Ketua DPRD aktifitras di tingkat komisi tetap berjalan. Tetapi, ia mengakui pengisian jabatan Ketua DPRD yang lowong pasca WW diberhentikan adalah hak fraksi Partai Demokrat yang harus dihargai oleh fraksi lainnya. (K-4)