Monorel dan Trem Bukan Solusi Urai Kemacetan Surabaya

Surabaya,(DOC) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Jawa Timur (Jatim) menilai, untuk saat ini yang paling mendesak bagi Surabaya untuk melancarkan arus lalu lintas adalah sistem tranportasi berbasis bus. Jika menggunakan sistem transportasi berbasis trem dan monorel, maka membutuhkan biaya besar dan penyelesaian memakan waktu lama.

Kepala DLLAJ Jatim, Wahid Wahyudi menyatakan, dalam membangun sistem transportasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa hanya memikirkan lalu lintas didalam kotanya saja. Tapi juga harus melibatkan kota-kota lain yang ada disekitarnya. Surabaya itu kota megapolitan. Sehingga, butuh sistem transportasi yang juga megapolitan. Artinya, sistem transportasi ini mampu menghubungkan antara satu kota dengan kota lainnya. Misalnya menghubungkan Sidoarjo, Gresik dan juga Bangkalan. “Sistem transportasi di Surabaya, seharusnya menjadi bagian dari sistem transportasi regional. Jadi jangan hanya bicara ditingkat Surabaya saja,” ujarnya,Kamis(17/4/2014).

Wahid menambahkan, jika mengandalkan pada proyek angkutan massal cepat (AMC) berupa monorel dan trem yang kini tengah digagas pemkot, maka biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Setidaknya butuh investasi sekitar Rp8,8 triliun untuk merealisasikan proyek prestisius tersebut. Jika proyek AMC ini bisa terealisasi dalam waktu lima tahun mendatang, tentunya akan sangat baik bagi lalu lintas di Surabaya. Tapi, untuk saat ini, Surabaya masih membutuhkan bus. “Pada 2015 mendatang, kementrian perhubungan siap memberi bantuan sebanyak 30 bus. Tiap bus berkapasitas 50 penumpang. Bus ini nanti akan dikelola oleh Damri. Bus-nya sudah siap dan tinggal menunggu rekomendasi dari wali kota,” tandas Wahid.

Lebih jauh Wahid menjelaskan, sejauh ini, proyek AMC masih terkendala. Selain masalah pendanaan, juga masalah-masalah lain seperti pengkajian dan studi mendalam dari kemenhub. Namun, pada prinsipnya, pihaknya mendukung jika proyek AMC bisa terealisasi. Sepanjang mampu mengurai kemacetan lalu lintas. Surabaya yang merupakan ibu kota Jatim, menjadi penyangga ekonomi nasional. Setidaknya, 31% perputaran ekonomi nasional ada di Jatim. “Kalaupun membangun AMC, harus terintegrasi dengan stasiun-stasiun. Misalnya stasiun Wonokromo. Ini untuk melayani masyarakat yang dari luar kota,” paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono meminta agar pemkot lebih banyak melibatkan anggota dewan dalam proyek ini. Pasalnya, selama ini anggota dewan hanya diajak koordinasi hanya dua kali. Keterlibatan wakil rakyat ini dianggap penting karena nantinya, ketika proyek AMC ini berjalan, maka akan banyak memakan lahan, khususnya milik warga. Sehingga, ketika sudah menyangkut warga, maka DPRD Surabaya juga harus turun tangan. “Memang kalau nanti pendanaan dari proyek ini dari investor, kami tidak punya kewenangan untuk turut campur. Tapi kalau nanti sudah menyangkut pembebasan lahan milik warga, tentu kami juga harus tahu. Berapa ganti rugi yang akan diberikan,” terangnya.

Lebih jauh, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap, agar DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya, mengadakan pertemuan dengan tiga kementrian, diantara keuangan, perhubungan dan pekerjaan umum (PU) dan bina marga. Sehingga, akan tergambar dengan jelas mengenai proyek tersebut. Namun, menurut dia, untuk pembiayaan harus dari pemerintah pusat. Ini agar tidak membebani keuangan daerah. Selain itu, jika didanai swasta, maka masyarakat akan dibebani biaya karcis yang mahal. “Sistem pembiayaan harus diperhatikan. Kemudian multiplayer efeknya itu seperti apa. Yang pasti, AMC Itu harus memperlancar transportasi orang dan barang,” terangnya.(lk/r7)