Muncul Gerakan Antimahmud untuk Ketua Dewan

Tidak ada komentar 153 views

Surabaya (DOC) – Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat yang menunjuk Muhammad Mahmud sebagai pengganti Wisnu Wardhana untuk menduduki kursi Ketua DPRD Surabaya, mulai menimbulkan reaksi di kalangan dewan. Reaksi bermunculan paska rapat paripurna pemberhentian WW selaku anggota dewan. Bahkan, di kalangan anggota dewan muncul gerakan antimahmud untuk menduduki ketua dewan.

Anggota Komisi A dari Fraksi Golkar, Erick Tahalele mengatakan, akan lebih baik kalau Demokrat mengusulan dua nama untuk dipilih. Hal ini, katanya, untuk menjaga iklim demokrasi yang ada di gedung dewan. ”Namun kalau memang Demokrat berpatokan pada satu nama lantaran tafsir aturan menyebutkan maksimal harus mengusulkan dua nama, ya kita terima, wong itu kan duwe gawe (acaranya) Demokrat,” kata dia.

Ercik menambahkan, tak hanya untuk posisi ketua, untuk posisi wakil ketua pun apabila nanti Wisnu sakti Buana jadi menggantikan posisi Wakil walikota Surabaya, Bambang DH, juga sebaiknya mengusulkan dua nama. Khawatirnya, kata dia, apabila setiap proses pemilihan pimpinan dewan hanya mengusulkan satu nama akan menimbulkan resistensi. sebab, ujar Erick, tidak ada pilihan lain.

Mengenai siapa-siapa yang layak menduduki kursi dua pimpinan tersebut, Erik mengatakan, masalah tersebut menjadi ranah internal partai politik masing-masing.

Di sisi lain, Muhammad Mahmud yang saat ini duduk sebagai Ketua Komisi B mengatakan, ranah pemilihan ketua dewan menjadi urusan internal Partai Demokrat. Sebab, sesuai Undang-undang pemilihan ketua menjadi hak parpol pemenang pemilu.

”Parpol lain dilarang masuk dapur lain,” ujarnya menanggapi statemen Erick.(r3/r4/r7)