Musyafak Rouf Bebas, Langsung PAW

Tidak ada komentar 196 views

Surabaya,(DOC) – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya memproses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Wakil Ketua DPRD setempat Musyafak Rouf yang kini menjadi terpidana dalam kasus gratifikasi Jasa Pungut (Japung) yang kini masih menghuni di Lapas Porong, Sidoarjo.

Wakil ketua DPC PKB Surabaya Hadi Suwarno menandaskan surat tersebut memang sudah dibuat, namun DPC PKB Surabaya belum menyerahkannya kepada pimpinan DPRD Surabaya karena masih menunggu masa reses.

”Pada prinsipnya kita memang ingin agar pergantian pimpinan itu sesuai dengan mekanisme yang ada, kita sudah siapkan suratnya adan segera dikirimkan,” ujarnya.

Menurut Hadi, internal PKB sedang menyiapkan kader untuk mengganti Musyafak apabila memang nanti sudah di PAW. “Di PKB memang banyak kader yang siap untuk menggantikan Musyafak. Kalau memang tidak boleh kembali lagi maka kami sudah menyiapkan penggantinya,” katanya.

Saat ditanya siapa calon penggantinya, Hadi masih enggan membocorkannya kepada media.

Adapun surat PAW Musyafak Rouf yang dibuat DPC PKB Surabaya yang ditembuskan ke Gubernur Jatim tersebut bernomor DPC-03/B-1/V/2013. Surat tersebut meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera memproses PAW Musyafak.

Informasi yang dihimpun di lingkungan DPRD Surabaya menyebutkan, jabatan wakil ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf terancam karena dia tidak lagi bisa aktif menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Hal ini lantaran, posisi dia yang kini sedang menjalani masa kurungan di Lapas Porong Sidoarjo mulai disorot oleh Gubernur Jatim. Gubernur dalam suratnya ke DPRD Surabaya dengan Nomor 171/9534/011/2013 memberikan peringatan sekaligus arahan agar PKB Surabaya segera mengajukan surat permohonan PAW Musayafak Rouf.

Hal ini menyusul kabar dalam waktu dekat Musyafak akan menyelesaikan masa hukumannya di Lapas Porong, Sidoarjo selama 1,5 tahun penjara.

“Dalam rapat badan musyawarah (banmus) DPRD Surabaya, Senin (20/5) lalu juga sudah dibahas soal surat Gubernur terkait PAW Musyafak Rouf,” kata salah seorang anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, tak satupun anggota banmus yang berani berkomentar soal ini. Namun dalam surat Gubernur itu secara jelas menyatakan, bahwa posisi Musyafak Rouf sebagai wakil ketua DPRD Surabaya non aktif untuk segera dilakukan PAW.

Dalam surat gubernur itu diuraikan juga, bahwa surat Gubernur mengacu kepada pasal 112 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Surabaya.

Dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap kasus pidana Musyafak Rouf sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1461 K/Pid.Sus/2010 tanggal 16 Januari 2010, maka Gubernur meminta agar segera mengusulkan pemberhentian Musyafak Rouf sebaga wakil ketua DPRD Surabaya. “Itu isi surat gubernur yang ditujukan ke dewan Surabaya,” jelas dia.

Sementara itu, ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya KH Naim Ridwan saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna, Rabu (29/5/20130 mengaku belum mengetahui proses PAW tersebut.

“ Saya belum tahu, tapi sesuai aturan yang ada memang kewenangan Ketua DPC PKB Surabaya” ujarnya.

Anggota Komisi A ini menegaskan, penggantian Musyafak Rouf adalah penggantian keanggotaan, bukan Wakil Ketua dewan.

“Itu bukan PAW Wakil ketua, tapi PAW anggota DPRD” jelas pimpinan Ponpes Baitun Naim Surabaya.

Siapa penggantia Musyafak? Naim Ridwan mengatakan pemilik suara terbanyak pada pemilu legislative 2009.(k4/r7)