Niat Tutup Batal Karena Dana Kompensasi Di Potong

Tidak ada komentar 110 views

Surabaya , (DOC) – Tak selamanya niat baik akan menemui jalan mulus. Kiasan kata ini seperti yang dialami oleh para mucikari Tambak Asri (Kremil) yang ingin mengakhiri usahanya dengan menutup wisma yang biasanya digunakan sebagai transaksi prostitusi.
Modal usaha berupa uang tunai sebesar Rp.10 juta, untuk masing-masing pemilik wisma, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai dana kompensasi, ternyata hanya diterima Rp. 1 juta, saja.

Salah satu pemilik Wisma di kawasan Tambak Asri, Nyarah (70) mengungkapkan bahwa uang kompensasi Rp.1 juta, diterima olehnya dari pengurus Rukun Warga (RW) setempat. Dana itu merupakan tali asih atas niat baiknya, bukan bantuan dari pemerintah.
“Saya hanya menerima satu juta saja sebagai uang tali asih. Padahal sebelumnya dijanjikan 10 juta jika saya bersedia menutup wisma,” ujar perempuan yang memiliki wisma di Jl Tambak Asri Gg 4/1Surabaya, Kamis(27/12/2012).

Menurut Nyarah , uang tali asih diberikan pada malam hari, tanpa acara seremonial penyerahan bantuan dari pihak RW setempat. Bukti pembayarannya pun hanya disertai tanda tangan tanpa ada keterangan yang jelas. “Padahal, rumah saya sudah disurvei sebelum penutupan. Saya memang berniat tutup, tapi kenapa uang yang saya terima tidak seperti yang dijanjikan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh warga sekitar lokalisasi Tambak Asri yang juga salah satu tokoh masyarakat. Tokoh yang meminta namanya di sembunyikan tersebut, pernah mengklarifikasi kecilnya uang kompensasi yang diberikan ke para pemilik wisma yang tutup. saat diklarifikasi, Subandi, Ketua RW 6 Tambak Asri , tidak mengelaknya, karena para mucikari dianggap mampu yang hanya mendapatkan uang kompensasi lebih sedikit dibanding para pekerja seks komersial (PSK). Masing-masing PSK yang sudah mengakhiri profesinya, mendapatkan uang bantuan modal dari Pemprov Jatim sebesar Rp 3 juta.
“Saya sudah pernah menanyakanya ke pihak RW, namun jawabanya memang hanya mendapat 1 juta saja dari tali asih karena tidak mendapat bantuan dari Pemkot. Malah, mucikari disebut sebagai pihak yang melanggar hukum dan dianggap sudah mampu,” ungkap Tokoh masyarakat yang mewanti-wanti tidak menyebutkan namanya.

Mendengar pemotongan uang kompensasi ini, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo mengaku terkejut dan berusaha menjelaskan dana bantuan dari Pemprov Jatim, yang harus diterima oleh PSK dan Mucikari yang sudah mengakhiri usahanya.
Menurut Supomo, setiap mucikari telah dianggarkan Rp. 10 juta, sementara setiap PSK menerima Rp. 3 juta.
“Semua pasti menerima karena itu ada anggarannya. Penyerahan itu dilakukan bersama didampingi pihak kemananan terkait seperti Koramil, Kecamatan hingga Kelurahan. Kalo pihak RW hanya memberikan 1 juta saja, itu tidak benar,” ungkap mantan camat Kenjeran ini.

Dengan kejadian ini, sejumlah mucikari yang berniat menutup usahanya, akhirnya membatalkan diri. Informasi yang berkembang, mereka enggan menerima dana bantuan pemerintah yang hanya diberikan satu juta saja, dan mereka tidak bersedia dana kompensasi usahanya, dipotong oleh oknum pengurus RW setempat.
Jika ulah oknum pengurus RW tidak segera dihentikan, maka program Pemkot yang berniat mewujudkan Surabaya bersih prostitusi, akan kandas dan sia-sia.(R7)