Nyaris Adu Jotos Dengan Ketua DPRD Surabaya, Kasatpol PP Minta Maaf

Surabaya,(DOC) – Merasa telah membikin malu institusi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Jawa Timur Irvan Widyanto minta maaf kepada seluruh warga Surabaya, Rabu (21/2/2018) sore.

Ia mengakui jika emosinya tak terkontrol hingga hampir berkelahi dengan Ketua DPRD Surabaya, Armudji di ruang rapat komisi A, Selasa(20/2/2018) kemarin.

Adu mulut nyaris bentrok fisik antara keduanya, itu dipicu oleh kritik Armudji beserta anggota dewan lainnya terkait rencana penggusuran rumah warga di daerah Medokan Semampir.

“Terlepas dari itu semua, bahwasannya apa yang terjadi kemarin, saya, yang pasti saya ingin dengan setulus-tulusnya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat,” ucap Irvan dalam keterangan persnya di kantor bagian Humas kota Surabaya.

Irvan juga menyampaikan maafnya kepada Wali Kota Tri Rismaharini. Dia mengaku, insiden di ruang komisi A itu tidak ada maksud melecehkan DPRD sebagai lembaga legislatif, eksekutif, maupun institusi Satpol PP.

“Karena kemarin itu murni semata-mata reaksi dari pribadi saya, jadi tidak ada yang dipersalahkan. Kalau ada yang dipersalahkan, saya betul-betul, saya mohon maaf dan itu adalah murni pribadi saya,” tandasnya.

Sementara Asisten III Pemkot Surabaya, Hidayat Syah yang turut mendampingi Irvan bersama Kabag Humas m Fikser menilai, seharunya insiden itu tidak perlu terjadi. Sebab, ini hanya kesalah-pahaman belaka.

“Mungkin akibat adanya miss atau salah persepsi jika kami hendak melakukan penertiban tetapi kami hanya meminta izin ke warga untuk melakukan penetapan batas dan memasang tugu batas,” kata Hidayat.

Penetapan tugu batas itu terkait rencana memperluas tanah makam di atas lahan aset milik Pemkot Surabaya. Aset tanah di Medokan Semampir ini dimiliki Pemkot sejak 2002 dari hasil ruislag tanah dengan PT Wahana Surabaya dan sudah bersertifikat mulai 2004.

Lantaran Pemkot berencana menggunakan aset tanah tersebut untuk perluasan makam, Hidayat mengaku pihaknya sudah melakukan dua kali sosialisasi kepada warga setempat di kantor kelurahan. Termasuk menginformasikan relokasi di Rusun Keputih, jika warga berminat.

“Jadi sekali lagi, kami sama sekali, dan itu bisa dibuktikan di dalam rapat itu, bahwa kita sama sekali tidak berbicara masalah penertiban, kita tidak berbicara, bahasa kasarnya penggusuran. Kita belum masuk ke sana,” timpal Irvan menegaskan.

Sehingga, tudingan Ketua DPRD Surabaya dan beberapa anggota dewan lainnya bahwa Pemkot angkat menggusur warga tanpa solusi, hanyalah sebuah kesalah-pahaman belaka. Sayangnya, hal itu justru memicu aksi tidak patut yang dipertontonkan anggota dewan dan Pemkot Surabaya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, saat Komisi A DPRD Surabaya menggelar hearing Selasa (20/2/2018) kemarin terkait masalah penertiban rumah warga di Medokan Semampir, Armudji beradu mulut dengan Irvan. Bahkan, keduanya sempat berdiri dan saling tunjuk, nyaris adu jotos. Beruntung insiden itu berhasil dicegah oleh petugas Pamdal dan pegawai Pemkot yang ikut hadir di rapat yang dipimpin Ketua Komisi A, Herlina Harsono Nyoto. (r7)