Outsourcing di Perusahaan Negara harus Ditertibkan

 Nasional

Teller salah satu bank milik pemerintah sedang melayani nasabah. Banyak dari mereka statusnya hanya sebagai pekerja outsourcing

Jakarta (DOC)- Sejumlah Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dinilai banyak melanggar Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan dengan masih menerapkan sistem penyelenggaraan alih daya atau outsourcing. Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah menertibkan sistem outsourcing dengan memulainya dari perusahaan-perusahaan negara.

Anggota Komisi Ix DPR RI, Zuber safawi mengatakan, pelanggaran terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan sangat memrihatinkan, terutama berkaitan dengan sistem outsorcing yang terjadi di hampir setiap perusahaan, tak terkecuali perusahaan-perusahaan negara.Terlebih, kata dia, yang banyak dialihdayakan adalah pekerjaan utama. Sementara dalam undang-undang hanya pekerjaan penunjang yang boleh dialihdayakan seperti jasa kebersihan, penyedia makanan, tenaga pengamanan, jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyediaan angkutan buruh.

Dia mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menghapus ketentuan yang memuat perjanjian kerja waktu tertentu atau kerja kontrak selama objek pekerjaan tersebut tetap. Penghapusan dilakukan setelah MK mengabulkan gugatan uji materi UU ketenagakerjaan (UU nomor 13/ 2003) yang diajukan petugas meteran listrik PLN beberapa waktu lalu.

Sehingga, menurut dia, pekerjaan yang bersifat tetap, termasuk jasa penunjang dilarang untuk dialihdayakan.  ”Termasuk teller bank, sehingga Bank Indonesia harus mengeluarkan regulasi yang melarang bank mengalihdayakan petugas teller,” kata dia.

Pelanggaran lainnya, sebut dia, adalah ketentuan UU yang mengharuskan perusahaan penyedia jasa alih daya  berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau koperasi yang terdaftar di Kemenakertrans atau dinas tenaga kerja setempat. Fakta yang terjadi banyak penyedia jasa alih daya hanya sebatas ormas, lembaga pelatihan, pendidikan, dan individu.

Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja alih daya sangat minim, bahkan cenderung terjadi pemiskinan terhadap buruh alih daya, karena upah yang murah dan tidak adanya tunjangan, bonus, dan jaminan sosial.

”Sangat memrihatinkan sekali, sebab perusahaan negara justru ikut-ikutan terlibat dalam masalah ini, bagaimana pemerintah mau mengatur swasta bila perusahaan negara memberi contoh buruk,” kata dia.(r3/sm)