P3I Desak Pemkot Sahkan Perwali Periklanan

Tidak ada komentar 192 views

Surabaya, (DOC) – Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jatim mulai menagih Pemkot Surabaya untuk segera mengesahkan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya tentang perizinan periklanan Surabaya. Ini semua terkait masih belum redanya penertiban perikalan liar tanpa izin yang di lakukan pemerintah (Pemkot) Surabaya.
Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jatim Haries Purwoko mengatakan masih molornya pengesahan Perwali ini membuat iklam usaha periklanan semakin tidak kondusif. Akibatnya iklim investasi dan usaha di sektor ini menjadi terhambat karena belum disahkannya Perwali ini.
“Sampai sekarang, Perwali masih belum disahkan. Secara tidak langsung ini merepotkan kami, karena usaha menjadi terhambat. Membayar pajak tidak bisa, pengembangan usaha juga tidak bisa. Sementara disisi lain klien kami sudah banyak yang menanyakan kapan bisa pasang iklan,” kata Haries Purwoko, Kamis (12/9/2013).
Haries menegaskan saat ini Pemkot Surabaya juga tengah melakukan penataan titik periklanan dengan mulai mewajibkan pengusaha melakukan migrasi dari iklan tradisional berupa bilboard berubah menjadi iklan digital dengan menggunakan videotron di sejumlah jalan protokol.
“Kami sudah sepakat dan mendukung program tersebut. Bersama Pemkot melakukan penataan dan berjanji untuk menambah investasi dengan bermigrasi dari iklan tradisional ke iklan digital agar kota Surabaya tidak terlihat kumuh. Kenyatannya niatan kami tidak ditanggapi dengan baik dengan tidak segera mengesahkan Perwali,” tegasnya.
Kerugian sebenarnya tidak hanya diderita oleh pengusaha, karena dengan berlarutnya persoalan ini sejak Desember 2012 menyebabkan Pemkot Surabaya tidak bisa maksimal menerima pemasukan pajak dari sektor periklanan di tahun ini. Padahal kenyataannya, sektor ini selalu memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.
“Tahun lalu saja, PAD Surabaya dari sektor periklanan mencapai dikisaran Rp120 miliar. Kami menganggap, kondisi ini sebagai cerminan keangkuhan Pemerintah kota Surabaya yang mengakibatkan iklim usaha tidak sehat. Karena dilain pihak, ada oknum petugas yang bermain dengan pengusaha periklanan dari luar daerah, dengan tanpa ijin memasang iklan videotron di daerah Indragiri,” pungkasnya. (dan/r4)