Pakar Akademisi Tak Pandang Cacat Hukum Soal Tipping Fee Benowo

Surabaya,(DOC) – Meskipun adanya tambahan anggaran sebesar Rp 6 miliar yang akan diajukan Pemkot Surabaya dalam PAK APBD 2013 untuk tipping fee, dipandang oleh para pakar yang dipanggil anggota DPRD Surabaya memastikan kerjasama Pemkot dan pihak swasta terkait pengelolahan sampah diBenowo tidak cacat hukum.

Anggota Banggar Eddy Rusiyanto. Menurut Ketua Fraksi APKINDO ini, dari keterangan 10 pakar atau tim ahli, masalah kontrak kerjasama itu tak cacat alias sah-sah saja.

Namun pihak dewan tak berani mengambil resiko atas dampak hukum yang ditimbulkan dari perjanjian yang memiliki masa kedaluarsa sampai 20 tahun tersebut. Karena itu, masalah anggaran tambahan untuk tipping fee itu didrop dari perangkaan anggaran.

“Memang dari penjelasan para pakar, kerjasama itu tak masalah. Tapi dewan tak mau ambil resiko. Alasannya, misalnya dalam perjanjian pembayaran sampah yang masuk per tonnya sudah dihargai sebesar Rp119 ribu. Lantas nilai itu dinaikan menjadi Rp126 ribu per ton. Nah yang unik, jika melebihi 1.000 ton, maka pemkot akan dikenakan charge, namun saat sampah yang masuk kurang dari 1.000 ton, nilainya tetap flat 1.000 ton. Sementara pemkot memang dapat masukan dari sewa lahan atas pengelolaan sampah di TPA Benowo, tapi nilainya tak sebanding dengan pengeluaran pemkot untuk tipping fee,” kata Eddy Rusdianto. Selasa (2/10/2013)

Pertimbangan pakar terkait perjanjian itu sudah sah, karena disahkan dua pimpinan dewan (Ketua Wishnu Wardhana dan Wakil Ketua Wisnu Sakti Buana, red). “Tapi kita jelaskan, ada perbedaan mendasar antara keputusan pimpinan dan keputusan dewan. Kalau keputusan pimpinan hanya diambil pimpinan itu sendiri, sementara keputusan dewan harus melalui paripurna. Ini juga menjadi dasar agar perjanjian itu direvisi, agar tak terlalu merugikan pemkot. Kita tak ingin, perjanjian selama puluhan tahun ini justru berimbas dikemudian harinya,” ungkap Eddy Rusiyanto.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat Irwanto Limantoro mengakui hal yang sama. Menurut dia, didropnya anggaran pengajuan tambahan tipping fee itu untuk kebaikan bersama. Diharapkan, perjanjian itu tak merugikan pemkot.

Sedangkan sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan mengenai revisi kerja sama sampah benowo, pihaknya akan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).

“Ini terkait penyempurnaanya saja. Pada saat rapat banggar kemarin (1/10/2013), dewan mengusulkan penyempurnaan persetujuan kerja sama itu saja,” katanya.

Saat ditanya, apakah kerja sama antara pemkot dan PT SO yang salah dan bisa berakibat hukum, Hendro mengatakan tidak ada yang salah, hanya saja perlu disempurnakan. “Kalau batal demi hukum berhenti semua terus semua berhenti. Secara subtansi dan teknis juga tidak salah,” katanya.

Sedangkan Guntur Sitorus, tenaga ahli yang ditunjuk walikota untuk mengurusi permasalahan pengolahan sampah di TPA Benowo, mengungkapkan jika sejak awal pihaknya hanya bekerja untuk pengadaan badan usaha serta membangun fasilitas pengolahan sampah di TPA.

“Kami disini hanya melakukan dua kegiatan utama yakni membangun prasarana serta mengoperasionalkan, selanjutnya karena memakai mekanisme bangun guna serah, setelah 32 tahun diserahkan ke Pemkot,” ungkapnya.

Terkait biaya pengolahan sampah (tipping fee) pihaknya mengakui kalau memang ada dua rencana pendapatan yaitu dari tipping fee serta penjualan listrik dengan harapan nantinya ada kenaikan secara flat. (r7)