Pangkas Anggaran Belanja, Ratusan Pegawai RSUD BDH Di PHK

Surabaya , (DOC) – Pengurangan pegawai yang akan dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya di satuan kerja perangkat daerah(SKPD), nampaknya juga berimbas pada pegawai di RSUD Bhakti Darma Husada(BDH).
Perwakilan pegawai RSUD BDH, Rabu (12/12/12) siang, mengeluhkan hal ini ke komisi D DPRD Kota Surabaya, guna meminta perlindungan hukum. Selain itu, mereka juga mengeluh tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dan jatah cuti.

Yuswo Budi Santoso, salah satu perwakilan karyawan mengatakan kita menuntut kesejahteraan yang selama ini tidak di dapatkan karyawan yang bekerja di RSUD BDH. Begitu pula dengan perlindungan asuransi kesehatan dari Pemkot Surabaya yang di tiadakan. Bahkan ada kabar cuti hamil pun tidak di perbolehkan. “Kami juga menanyakan kebenaran tidak diberikannya cuti hamil dan melahirkan kepada outsourching,” terang pria yang juga menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Karyawan (FKK) RS Bakti Darma Husada itu.
Yuswo menambahkan, mengenai rencana PHK ini juga di tetapkan secara mendadak sehingga pegawai kontrak yang berjumlah 366 orang merasa kuatir akan nasibnya yang kehilangan hak haknya. Rata rata masa kontrak mereka berakhir pada 31 Desember 2012. “Terus terang kami tak siap jika di PHK secara mendadak karena kami sudah punya anak dan istri,” ujar pria yang bertugas di bagian instalasi pemeliharaan sarana (IPS) RS BDH ini.
Sementara menyikapi aspirasi yang disampaikan karyawan RS BDH tersebut, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, menyesalkan rencana PHK terhadap ratusan tenaga kontrak ini. Menurutnya, dengan nilai APBD yang lebih tinggi dari tahun lalu, semestinya rencana PHK tidak perlu dilakukan.
“Kan aneh, kalau APBD-nya saja naik, kemudian ingin memberhetikan karyawan dengan alasan kekurangan anggaran,” tandas Baktiono.
Menurut Baktiono, alasan direksi RS BDH melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan berdasarkan analisis jabatan sebenarnya patut dipertanyakan. Padahal sedari awal harusnya proses perekrutan dilakukan secara selektif.
“Saya juga heran bagaimana mungkin ketika ada karyawan yang sakit pihak rumah sakit juga tidak mau menanggung biayanya. Padahal mereka bekerja di internal RS BDH sendiri,” tukas Legislator dari PDIP ini penuh heran.
Direktur RS BDH dr. Maya Syahria Saleh M Kes, mengaku kaget ada pegawai RS BDH mengadu ke DPRD. karena terkait masalah ini, udah dibicarakan antara direksi rumah sakit dengan para karyawan.
Menurut Maya, demikian sapaan Maya Syahria Saleh, berdasarkan kabar yang ia terima dari pemkot Surabaya memang akan ada pemangkasan anggaran untuk belanja barang dan jasa di RS BDH. Namun kebijakan tersebut juga akan diberlakukan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintahah kota oleh Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD).
“Saya juga sedih ketika ada rencana PHK itu, tapi mau bagaimana lagi jika sudah menjadi ketettuan dari instansi terkait,” ujar Maya.
Namun sejauh ini Manajemen RS BDH belum mau membuka informasi berapa orang yang akan kena PHK tersebut. Akan tetapi, untuk persiapan menjelang kebijakan itu diterapkan, RS BDH melakukan uji kompetensi skill kepada para pegawain kontraknya. salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Narotama.

Menurutnya, dengan bekerjasama dengan Universitas Narotama, para pegawai kontrak ini harus menjalani psiko test dan tes tulis lainnya. Selain itu evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja para pegawai kontrak tersebut. Mengingat pada msa yang akan datang, RS BDH berharap ingin menjadi tipe B.
“Kami inginya karyawan yang dipertahankan adalah yang benarbenar berkualitas. Sehingga pas kebijakan pemangkasan anggaran diterapkan kami sudah memiliki gambaran siapa saja yang akan kami pertahankan,” pungkas perempuan berjilbab ini.(K1/R7)