Panglima : TNI Harus Profesional, Solid, Militan dan Dicintai Rakyat

Surabaya, (DOC) – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan bahwa dengan visi dan misi kenegaraan, kita ingin memiliki TNI yang profesional, solid, militan dan dicintai rakyat. Untuk itu diharapkan kepada seluruh prajurit TNI dan PNS TNI agar tetap memegang komitmen jatidiri, guna melaksanakan setiap kebijakan pimpinan TNI yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Asma’i selaku Inspektur Upacara 17-an pada hari Jum’at (17/1) bertempat di lapangan depan Makodam V/Brawijaya yang diikuti oleh seluruh Prajurit dan PNS Jajaran Kodam V/Brawijaya Wilayah Surabaya.
Pada upacara kali ini Panglima TNI menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani antara lain : Pertama, pahami, lanjutkan dan implementasikan program reformasi birokrasi TNI di satuan masing-masing dengan berkelanjutan pada aspek doktrin, struktur dan administrasi, khususnya aspek kultur dan mindset personel TNI, baik dalam konteks tugas dan jabatan maupun dalam konteks peran tni guna membangun komunikasi sosial dengan masyarakat.
Kedua, laksanakan evaluasi secara objektif dan berikan masukan atau feed back kepada pimpinan TNI dari setiap program dan kegiatan yang diluncurkan, baik kemajuan yang dapat dicapai, maupun kendala yang dihadapi, guna penyempurnaan lebih lanjut. Ketiga, tingkatkan hubungan kerja dan sinergitas usaha dengan pemerintah daerah dan Polri, baik dalam konteks tugas dan optimalisasi peran TNI, serta hal-hal lain bagi kepentingan organisasi. Keempat, tingkatkan kemampuan pembinaan kewilayahan di teritorial masing-masing, karena sesungguhnya komando kewilayah adalah early warning system TNI yang menjadi bagian dalam paradigma perang modern dan menjadi kekuatan pokok peran TNI dalam membantu percepatan pembangunan di daerah. Kelima, selalu memegang teguh komitmen netralitas TNI pada pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan nasional. Keenam, tingkatkan kesiapsiagaan satuan dan pedomani kebijakan penyiapan satuan dukungan pengamanan pemilu 2014, yang hanya bersifat penebalan dan tidak terlibat langsung. Ketujuh, laksanakan koordinasi sejak dini dengan Polri, khususnya terkait rencana pelibatan pengamanan pemilu 2014 berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama, khususnya pada pemahaman prosedur, penetapan siapa, dimana, bertanggung jawab apa, termasuk anggaran, serta pemahaman hukum dan HAM. (pendam/r4)