Panlih Wawali Tentukan Syarat Berat

Tidak ada komentar 140 views

Surabaya, (DOC) – Sedikitnya ada tiga hal yang paling krusial yang menjadi perdebatan dalam rapat verifikasi persyaratan calon wakil wali kota Surabaya pengganti Bambang DH yang digelar panitia pemilihan di ruang badan musyawarah DPRD Kota Surabaya, Jumat sore.
Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo mengatakan hasil rapat panlih dengan mengundang pakar hukum dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menyepakati bahwa standar persyaratan calon wakil wali kota harus sama dengan persyaratan pada saat pemilihan kepala daerah.
“Kami berharap dalam waktu seminggu ini persyaratan yang kurang bisa segera dilengkapi,” kata Eddie usai rapat panlih.
Menurut dia, tiga hal yang krusial adalah surat pernyataan tidak pailit atau tidak berhutang dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya harus ditandatangani ketua PN, bukan dari wakil ketua PN seperti yang telah dikirim dua calon wakil wali kota.
Selain itu, lanjut dia, ada bukti tanda terima bahwa calon tersebut telah menyerahkan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan untuk tes kesehatan agar dianjurkan ada azas persamaan dengan pemilihan kepala daerah seperti halnya tes kesehatan secara menyeluruh atau general cek up.
Begitu juga rumah sakit yang dituju untuk tes kesehatan harus direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam hal ini RSUD Soetomo dan RSUD Soewandhie. Sedangkan surat persyaratan dua cawawali saat ini baru sebatas tes kesehatan biasa.
Sementara itu, hal-hal yang tidak terlalu krusial di antaranya persoalan hilangnya ijazah SD, SMP dan SMA dari salah satu calon wawali tidak terlalu diperdebatkan asalkan ada surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan. Sedangkan untuk surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela tidak perlu dari kepolisian melainkan cukup dengan membuat pernyataan pribadi.
Adapun informasi yang dihimpun Antara pada saat rapat panlih berlangsung sempat terjadi ketegangan atau perdebatan antaranggota panlih. Salah seorang anggota panlih dari FPDIP ngotot dengan meminta semua anggota panlih lainnya menandatangani hasil verifikasi persyaratan dua cawawali sehingga minggu depan bisa dilaporkan ke banmus.
Sedangkan untuk persyaratan yang kurang tersebut bisa menyusul. Hanya saja, semua anggota panlih lainnya tidak setuju karena tidak mau menanggung risiko.
Selain itu, angggota panlih tersebut ngotot tidak perlu ada tes kesehatan ulang dan surat pernyataan tidak pailit yang harus ditandatangai ketua PN Surabaya. Begitu juga dengan surat laporan harta kekayaan yang harus mendapat bukti serah terima dari KPK. Namun, semua anggota panlih mengikuti pendapat dari KPU dan pakar agar persyaratan itu tetap dilakukan.
Menanggapi hal itu, salah satu calon Wawali Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan pihaknya belum mendapatkan surat dari panlih agar melengkapi persyaratan yang dimaksud. “Kalau itu diperlukan ya tidak masalah, saya akan lengkapi,” katanya.
Soal target satu minggu agar bisa melengkapi persyaratan seperti pernyataan panlih, Wakil Ketua DPRD Surabaya dan sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya ini menyatakan kesiapannya. “Tidak ada masalah, kita akan lengkapi,” katanya. (r4)