Panlih Wawali Tertunda Kegiatan Dewan

Tidak ada komentar 115 views

Surabaya, (DOC) – Rapat panitia pemilihan (Panlih) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali gagal digelar. Dalam keterangannya, Ketua Panitia Pemilihan Eddie Budi Prabowo menyatakan, KPU tidak bisa datang lantaran menghadiri acara di Grahadi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Rapat tidak bisa digelar hari ini. Sebab semua jadwalnya telah terlewati dan sekarang kita lagi menunggu rapat paripurna,” kata Ketua Panlih, Eddi Budi Prabowo, Rabu (2/10/2013).
Menurut Eddie, dampak dari gagalnya rapat hari ini memaksa panitia pemilihan untuk menyusun jadwal ulang rapat dengan KPU. Ia memperkirakan rapat tersebut direncanakan bakal digelar dalam pekan ini atau paling lambat hari Jumat (4/10/2013). “Kalau minggu depan, saya pastikan tidak sampai,” cetusnya.
Sementara soal agenda reses yang kemungkinan bakal mengganggu kinerja panitia pemilihan, legislator asal partai Golkar ini mengaku belum mengetahui jadwal tersebut. Menurutnya, hingga saat ini badan musyawarah (Banmus) belum membahas jadwal reses anggota dewan.
Meski demikian, jika benar reses bakal segera dilangsungkan ia memastikan agenda itu tidak akan mengganggu kinerja Panlih. “Seumpama resesnya ditunda, kita malah senang karena bisa terus tancap gas,” tandasnya.
Ditanya soal belum diserahkannya daftar kekayaan oleh kedua calon Wakil Walikota (Wawali), dirinya menegaskan dalam waktu dekat akan memintanya. Eddie menuturkan, penyerahan daftar kekayaan harus diserahkan sebelum pemilihan digelar. Hal itu sesuai dengan tata tertib yang dibuat Pansus.
“Kalau ada yang mengatakan bisa diserahkan sesudah terpilih itu tidak benar. Aturannya sudah ada mas, jadi kita mengikuti saja,” terang pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi D ini.
Sekretaris panitia pemilihan Sudirjo menyebutkan, rapat dengan KPU memiliki arti penting dalam proses berikutnya yang akan diambil Panlih. Sebab salah satu materi yang akan dibahas diantaranya soal persyaratan bagi calon wakil walikota.
Menurutnya, jika pertemuan dengan KPU digelar maka langkah berikutnya akan semakin jelas. Begitu juga ketika proses verifikasi sukses diselenggarakan maka tahapan selanjutnya adalah menggelar pemilihan wakil walikota.
“Tapi untuk saat ini, kita belum bisa berkomentar dulu,” kata Sudirjo.
Sementara untuk rencana panlih mengundang sejumlah pakar, Sudirjo menjelaskan rencana mengudang sejumlah pakar akan dianggap sebagai representasi warga surabaya, dalam memberikan masukan kepada panitia pemilihan.
“Pakar itu kan lebih faham saol culture daerahnya makanya kita undang untuk memberikan analisis perjalanan wakil walikota baik pada masa sebelumnya maupun yang akan datang,” jelasnya.
Terpisah, salah satu calon Wawali yang diusung PDI-P Wisnu Sakti Buana (WS) membenarkan bahwa dalam berkas yang diserahkan dirinya tidak menyerahkan ijazah mulai SD, SMP hingga SMA. Meski demikian, WS mengaku telah menggantinya dengan surat keterangan dari sekolah masing-masing.
“Untuk masalah ini (ijazah, red) tidak usah dibesar-besarkan. Karena memang tidak ada masalah. Ijazah saya memang hilang,” beber Wisnu Sakti.
Menurut WS, terkait penyerahan keterangan sebagai ganti ijazah sebenarnya tidak ada masalah. Sebab ketika mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif (caleg) Surabaya, pada 2009 KPU juga memperbolehkan.
“Ijazah saya hilang tahun 2004 di DPD ketika nyaleg menjadi anggota DPRD Propinsi. Akhirnya saya terpaksa pakai surat keterangan. Karena tidak mungkin juga pihak sekolahan menerbitkan ijazah ulang,” pungkasnya. (k1/r4)