Pansus Janji Lepas Surat Ijo Secepatnya

Tidak ada komentar 160 views

Surabaya,(DOC) –Warga pemukiman lahan surat ijo yang tergabung dalam Gerakan Pejuang Surat Ijo Surabaya, Jumat(11/10/2013) hari ini, menghadiri undangan komisi A DPRD Surabaya untuk membahas rencana pelepasan surat ijo.
Dalam kesempatan tersebut, Alfan Kusairi Anggota komisi A DPRD Surabaya mengingatkan kepada Maria Theresia Ekawati Rahayu, SH Kepala Bagian Hukum kota Surabaya sebagai wakil Pemerintahan, agar tidak membuat wacana yang meresahkan warga pemegang surat ijo melalui media. Mengingat permasalahan pelepasan tanah berstatus surat ijo atau sewa ke pemerintah, tengah dibahas dalam Panitia Khusus DPRD Surabaya.
“Saya meminta kepada pemkot Surabaya untuk segera menyerahkan draft rumusan pelepasan surat ijo paling lambat minggu depan, agar persoalan ini tidak hanya menjadi wacana public sekaligus saya juga mengingatkan kepada pemkot Surabaya utamanya Kabag Hukum untuk tidak membuat statement di media yang dampaknya akan meresahkan warga, karena persoalan pelepasan surat ijo ini sedang akan dibahas melalui pansus,” tegur Alfan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Adies Kadir anggota komisi A DPRD Surabaya yang mengatakan bahwa penentuan nilai dan proses pelapasan surat ijo akan mengacu kepada tiga kategori, yaitu berdasarkan asal usul atau riwayat lahan yang saat ini diakui kepemilikannya oleh pemkot Surabaya.
“Berdasarkan riwayatnya, surat ijo itu ada tiga kategori yakni egendom, hibah, dan pembelian, namun pemkot Surabaya tetap kami harapkan bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, sehingga bisa membatu melancarkan proses pelepasan yang akan kami bahas di pansus,” ucap Adis.
Caleg DPR RI nomer urut 5 dapil Surabaya-Sidoarjo ini, juga berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pemegang surat ijo agar segera mendapatkan sertifikat hak milik atas tanahnya yang telah ditempati selama puluhan tahun.
“Berjuang untuk masyarakat pemegang surat ijo di Surabaya memang sudah menjadi salah satu misi saya sebagai anggota dewan, untuk itu kepercayaan menjadi anggota pansus saat ini akan saya pergunakan semaksimal mungkin agar bisa segera mendapatkan solusi yang terbaik bagi semua pihak, utamanya bagi masyarakat kota Surabaya,” tegas Kader Golkar ini.

Sebelumnya, secara terpisah, Ketua DPRD Surabaya, M Mahmud sempat berharap kepada Pansus untuk segera menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah berstatus surat ijo antara warga dan Pemkot Surabaya.
“Proses pelepasan surat ijo telah kami serahkan sepenuhnya kepada pansus yang telah ditunjuk (komisi A-red), saya juga berharap agar dalam prosesnya bisa dilaksanakan secara trnasparan dan adil, untuk itu harus melibatkan tim pengawas independen yang dibentuk bersama antara pemkot Surabaya dan dewan,” Jelas Mahmud. (r7)