Pansus Ribet Tentukan Aturan, Calon Tak Boleh Mundur

Surabaya, (DOC) – Keinginan DPC PDIP memuluskan langkah Whisnu Sakti Buana (WS) sebagai calon Wakil Walikota (wawali) menggantikan posisi Bambang DH sepertinya tidak akan berjalan mulus. Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan panitia khusus (pansus) wawali ke Kementerain Dalam Negeri (kemendagri), secara jelas menyebutkan bagi calon yang sudah diverifikasi tidak diperkenankan mengudurkan diri.
“Bagi calon yang sudah diverifikasi, tidak boleh mengundurkan diri di tengah perjalanan. Kecuali ada alasan yang sanagat penting. Misalnya opname di rumah sakit atau berhalangan tetap,” terang Wakil Ketua Pansus, Armuji, Kamis (25/7/2013).
Hasil konsultasi yang dilakukan panitia khusus ke pemerintah pusat beberapa saat yang lalu itu, sepertinya menjadi pukulan telak bagi WS. Sebab sudah menjadi rahasia umum, bila munculnya nama anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, sejatinya hanya merupakan pelengkap sesuai ketentuan dalam PP yang menyebutkan calon Wawali minimal dua nama.
“Setelah melakukan konsultasi ke Kemendagri, pansus telah mendapatkan penjelasan tentang atura pemilihan. Khususnya yang terdapat pada pasal 2 huruf f, dimana calon yang lolos verifikasi tdiak diperbolehkan mundur di tengah jalan,” ungkapnya.
Namun , jika ketidakhadirannya dalam rapat paripurna tidak disertai keterangan, maka harus dicarikan calon pengganti. Penggantian calon wakil walikota juga dilakukan, manakala dalam proses verifikasi yang bersangkiutan tidak memenuhi persyaratan. Hanya saja, jika tidak lolos verifikasi, maka penggantinya cukup berdasarkan usulan walikota.
Armuji menambahkan, dalam rapat paripurna khusus nantinya sesuai peraturan pemerintah yang baru minimal dihadiri 3/4 dari jumlah anggota dewan. Sementara, aturan di tata tertib dewan minimal dihadiri 1/2 plus 1. Dua ketentuan tersebut menurutnya masih berlaku, karena peraturan perundnagan yang mengatur belum dicabut.
“Opsi mana yang akan dipilih, tergantung pada pansus pemilihan,” cetus pria yang juga menjadi Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.
Sementara itu, dalam rapan pansus yang diselenggarakan kemarin, berlangsung panas. Bahkan 11 anggota rapat diketahui pecah atau berseberangan pendapat saat membahas masalah mekanisme pemilihan wawali. Dimana tujuh anggota meminta pemilihan nantinya memakai model ditulis nama, sementara 4 anggota pansus lainnya menginginkan model contreng. Karuan saja perbedaan pendapat itu sempat membuat suasana rapat nyaris ricuh.
Sebab, dari kesepakatan sebelumnya seluruh anggota pansus memastikan kalau model pemilihan nantinya memakai sistem contreng. Menurut pertimbangan kala itu, dengan model contreng dipastikan nanti tak akan ada indikasi keberpihakan pada salah satu calon.
Namun dengan berubahnya model pemilihan yang dalam rapat pansus akhirnya disepakati dengan model tulis nama calon yang dipilih, bisa diprediksi akan muncul indikasi permainan suara bahkan mengarah ke money politic.
“Saya menduga, perubahan model pemilihan yang terkesan mendadak itu juga lantaran ada sejumlah intervensi serta kepentingan,” terang sumber yang tidak mau dipublikasikan ini.
Salah satu anggota pansus wawali, Erick Reginal Tahalele tak mengelak kalau rapat pansus itu berjalan menegangkan. Diakui oleh anggota Fraksi Golongan Karya itu kalau pihaknya sempat kecewa dengan cara-cara seperti itu, karena harusnya para anggota pansus berfikir bijak dengan tetap memakai cara sesuai kesepakatan semula yakni melalui contreng agar tidak terkesan ada rekayasa.
“Memang anggota pansus memiliki perbedaan pendapat soal model pemilihan, setelah dilakukan voting akhirnya ditetapkan memakai model menulis nama,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Surabaya, M Machmud saat dikonfirmasi terkait hasil rapat pansus kemarin, seperti biasa Machmud memilih tidak banyak berkomentar. Namun ia mengaku sangat menyesalkan bila memang ada dugaan cara-cara kotor dalam proses pemilihan calon wakil walikota. (k1/k4/r4)