Panwas Perkarakan PDIP Soal Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Surabaya,(DOC) – Upaya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya untuk melakukan klarifikasi terhadap-hadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran pada saat kampanye akbar PDIP di Lapangan THOR, Senin (17/3/2014), akhirya batal. Ini setelah mereka mengabaikan undangan Panwaslu. “Hari ini,Rabu(19/3/2014), tidak ada yang hadir memenuhi undangan Panwaslu untuk klarifikasi,”ujar Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariyadi ketika dikonfirmasi dikantornya.Rabu (19/3/2014).
Menurut dia, ada tiga pelanggaran yang dilakukan PDIP saat kampanye yakni pertama menggunakan fasilitas negara berupa pemakaian mobil dinas (mobdin) plat merah bernomor L 1053 RP oleh salah satu caleg PDIP Dapil 2 Surabaya atas nama Heru Rusianto. Fatalnya, setelah ketahuan Panwaslu, nomor mobdin diubah plat hitam ketika meninggalkan lokasi kampanye.
Kedua menggunakan tong sampah milik Pemkot Surabaya yang bertuliskan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya dan ketiga keterlibatan Wakil Walikota (Wawali) Surabaya Whisnu Sakti Buana yang hadir pada saat kampanye berlangsung dengan memakai kaos merah, meski tanpa adanya surat permohonan izin cuti.
Sesuai jadwal, lanjut dia, pada Rabu ini merupakan pemanggilan Kepala DKP Surabaya Chalid Bukhori pada pukul 10.00 WIB dan Heru Rusianto pada 13.00 WIB. Sedangkan pemanggilan Whisnu Sakti Buana digelar pada Kamis (20/3/2014) pukul 10.00 WIB.“Pak Chalid maupun Heru sampai sore tidak hadir di kantor Panwaslu. Pak Chalid tidak datang dan tidak ada penjelasan alasan tidak hadir,” ungkapnya.
Hanya saja untuk persoalan mobdin, Heru Rusianto bersama kuasa hukumnya sempat menjanjikan akan memenuhi panggilan Panwaslu pada pukul 13.00 WIB. “Hanya saja hingga pukul 15.30 WIB belum datang, “ imbuhnya.
Dia menjelaskan sanksi yang akan direkomendasikan Panwaslu Surabaya yakni untuk kepala DKP akan diserahkan ke walikota, sedangkan untuk caleg Heru Rusianto akan diserahkan ke KPU Surabaya agar diproses secara administrasi.
Soal pelangaran yang dilakukan Wawali Surabaya Whisnu Sakti Buana, dia mengatakan jika terbukti tidak ada ijin maka rekomendasinya diarahkan ke Gubernur Jatim.
Sementara ada informasi, pihak Panwaslu Surabaya tidak akan memproses pelanggaran tersebut ke ranah pidana. Karena diduga mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu agar tidak mengarahkan persoalan itu ke pidana, tapi ke administrasi saja.
Namun informasi tersebut dibantah tegas oleh Wahyu Hariyadi. “Itu tidak benar, tidak ada yang menekan Panwaslu, kami berjalan sesuai aturan yang ada,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono menuding Panwaslu Surabaya terlalu bersemangat memberikan sanksi pelanggaran kampanye PDIP.
Soal mobdin, Awi panggilan akrab Adi Sutarwijono, memang mengakui meminjam mobil dinas, namun diluar jam kampanye, karena pelaksanaan kampanye akbar yang mendatangkan jurkam nasional tersebut dimulai jam 14.00 WIB. “Mobil dinas memang ada yang masuk di areal disiapkan untuk kampanye namun itu hanya mengantar barang tidak ada lima menit keluar itu pun pukul 09.00 WIB belum masa kampanye berlangsung,”kilahnya.(r12/r7)
Terpisah, Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana(WS) yang juga Wakil Walikota Surabaya, belum bisa dikonfirmasi soal dugaan pelanggaran kampanye terkait penyalahgunaan fasilitas negara.
Saat ditemui dikantornya, WS terlihat sibuk mengumpulkan sejumlah staff dan pejabat Pemkot Surabaya yang dikabarkan bahwa WS meminta saran atas penyelesaian masalah tersebut.
Dari pantaun sejumlah wartawan, beberapa pejabat Pemkot yang masuk ke kantor WS yaitu diantaranya, Sumarno, Kepala Badan Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat(Bakesbanlinmas) dan Assiten 1 Sekkota Surabaya Bidang hukum dan pemerintahan, Yayuk Eko Agustin.(r12/r7)