Panwaslu Akan Teliti Ulang Data DPKTb Tidak Wajar

Tidak ada komentar 194 views

Surabaya,(DOC) – Giliran koalisi Merah Putih Surabaya yang mendatangi kantor Panwaslu kota Surabaya, Selasa(15/7/2014) siang. Sebanyak 20 orang menemui Ketua Panwaslu Surabaya untuk menyampaikan temuan-temuan dalam Pilpres 2014. Yakni temuan DPTKb (Daftar Pemilih Tetap Khusus Tambahan). Pasalnya banyak ditemukan adanya DPTKb yang berlebihan di beberapa TPS.
Dikatakan Ketua Koalisi Merah Putih Surabaya, BF Sutadi bahwa kedatangannya ke Panwaslu Surabaya adalah untuk melaporkan sejumlah temuan.
“Kami menemukan data hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Yakni terkait DPTKb yang tersebar di sekitar 300 TPS se Surabaya. Kami tidak mempersoalkan proses yang tengah berjalan. Tapi temuan ini harus ditindaklanjuti,” tandas Sutadi usai ditemui Ketua dan anggota Panwaslu kota Surabaya.
Dijelaskan Sutadi, berdasarkan temuan timnya, di TPS 33 Kelurahan dr Soetomo terdapat sebanyak 272 DPTKb. Hal ini sangat mengejutkan dan terlihat tidak masuk akal.
“Kalau di TPS itu ada 272 orang yang masuk DPTKb, kapan mereka mencoblosnya. Khan masa coblosannya hanya 1 jam, masak bisa 272 orang mencoblos dalam waktu 1 jam,” tanya Sutadi dengan nada heran.
Untuk itu pihaknya meminta kepada Panwaslu untuk memfollowup temuan tersebut. Seyogyanya Panwaslu mengecek temuan itu apakah para pencoblos menggunakan Form A-5 atau tidak.
“Kami minta agar Surabaya digelar coblos ulang. Bukan kami melakukan intervensi atau tekanan. Namun kami minta Panwaslu bersikap,” ujarnya.
Temuan lainnya terkait DPTKb yang tidak masuk akal yang ada di Form C-1 yakni di TPS 22 Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo. Ada sebanyak 131 orang. Selain itu di TPS 44 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung ada 122 DPTKb.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panwaslu kota Surabaya, Wahyu Hariyadi menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklajuti temuan yang dilaporkan oleh Koalisi Merah Putih.”Berdasarkan edaran KPU, untuk surat domisili boleh digunakan. Ini jelas bertentangan dengan PKPU. Kami akan menindaklajuti,” ujar Wahyu Hariyadi.
Diakui bahwa banyak aduan dan masukan dari masyarakat terkait DPTKb tersebut. Utamanya laporan dan temuan dari relawan Capres no1. “Di Jawa Timur ada sebanyak 54.343 yang masuk DPTKb. Apakah ini masuk dalam persyaratan. Kemudian apakah domisili yang dikeluarkan lurah itu benar-benar valid. Bisa saja ada coblosan dua kali yang dilakukan oleh satu orang. Tapi kami belum temukan buktinya. Kita akan plenokan dari semua temuan,” tandasnya.
Menurut Wahyu Hariyadi, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yaitu terjadi pelanggaran kode etik dan pidana. Bila pelanggaran kode etik maka KPU dan jajarannya bisa dilaporkan ke DKPP. Selain itu bila terjadi pelanggaran pidana maka bisa dilakukan coblosan ulang.(r7)