Papan Reklame Masih Nempel Dibangunan Cagar Budaya Viaduk Gubeng, Pemkot Terkesan Diam

foto : papan reklame masih nempel di Viaduk Gubeng Kertajaya, meski ditutup kain putih

Surabaya,(DOC) – Ketua tim reklame yang juga kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta karya dan Tata Ruang(Perkim CKTR) kota Surabaya, Eri Cahyadi mengaku tak mengurusi soal penertiban papan reklame yang sudah habis masa berlakunya.

Kewenangan instansinya sekarang ini, hanya mengurusi perpanjangan izin pendirian reklame dan pengajuan izin baru. Sementara mengenai penertiban papan reklame bodong, hal itu merupakan tanggung jawab Satpol PP kota Surabaya.

Pernyataan tersebut, dilontarkan Eri, menyikapi keberadaan papan reklame yang terpasang di viaduk Gubeng Kertajaya.

“Kami hanya ngurusi itu, sehingga kita tak tahu kalau ditanya soal penertiban papan reklame bodong yang tak berizin sama sekali atau reklame yang berdiri di bangunan cagar budaya,” tandas Eri, Rabu(15/11/2017).

Sebelumnya, Wali kota Surabaya beberapa waktu lalu, telah mengeluarkan daftar bangunan cagar budaya yang harus di jaga dan dirawat keberadaannya, termasuk salah satu diantaranya adalah ‘Viaduk’ Gubeng Kertajaya. Namun disekitar Viaduk tersebut, telah berdiri sejak lama sebuah papan reklame berupa videotron.

Menyikapi hal tersebut, Eri kembali menyatakan, reklame itu memang sudah tak memiliki izin dan harus ditertibkan.  Menurut dia, Dinas Perkim CKTR kota Surabaya sudah lama mengeluarkan surat peringatan dan Bantuan Penertiban (Bantib) ke pihak Satpol-PP kota Surabaya.

“Surat Bantib ke Satpol-PP untuk papan reklame di viaduk itu sudah kami keluarkan sejak tgl 2 Februari 2016, dengan catatan agar segera dilakukan pembongkaran. Masa ijinnya sudah habis 9 Januari 2016 lalu dan tidak bisa diperpanjang lagi karena terkait status bangunan yang sudah masuk kategori cagar Budaya,” paparnya.

Ia menceritakan, dulu papan reklame itu memperoleh ijin pada tahun 2015. Namun kemudian terkena imbas SK Wali Kota tentang bangunan cagar budaya. Sehingga kita tidak memperpanjang izinnya lagi.

“Saat itu, kami memang tidak bisa berbuat banyak, karena SK Wali Kota soal cagar budaya itu tidak berlaku surut, makanya kami biarkan terpasang dengan target akan ditertibkan ketika masa ijinnya telah habis yakni tgl 9 Januari 2016,” tuturnya.

Tindakan tim reklame terhadap papan reklame viaduk Gubeng Kertajaya pada saat itu, lanjut Ery, yakni dengan mengirim surat pemberitahuan beberapa kali kepada pemiliknya agar di bongkar sendiri.

“Surat pemberitahuan sampai peringatan kami kirim, tapi tidak di respon. sehingga kami keluarkan Bantib ke Satpol-PP. Lha sekarang, malah surat Bantib itu digugat di pengadilan,” urai Ery.

Sebelum gugatan diajukan, pihak biro reklame mengirim surat permohonan penangguhan Bantib ke Satpol yang dilayangkan pada tanggal 16 pebruari 2016. Sedangkan surat Bantip sendiri di keluarkan pada tanggal 2 Februari 2016 lalu.

“Karena ini masih dalam sengketa di pengadilan, lalu Satpol mengirimkan surat Cipta Karya untuk mempertimbangkan kasus hukumnya, jika akan menertibkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Ery menjelaskan, sekitar tanggal 17 Mei 2016, gugatan pihak biro reklame diputuskan oleh pengadilan untuk sidang tingkat pertama, Pemkot dinyatakan kalah. Kemudian Pemkot kembali mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2016 yang diputuskan membatalkan hasil sidang pengadilan tingkat pertama.

Pada bulan Januari 2017 lalu, Bagian Hukum Pemkot Surabaya mensosialisasikan hasil putusan banding ke Dinas Cipta Karya dan PU dan Satpol PP kota Surabaya.

“Hasil banding Pemkot menang dan pengadilan menyatakan surat Bantip sah. Artinya sejak putusan pengadilan itu, Satpol PP bisa melakukan pembongkaran reklame,” pungkasnya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, papan reklame itu masih berdiri nempel di Viaduk Gubeng Kertajaya dan ditutup kain putih.(rob/r7)