Paripurna DPRD Surabaya Ruwet

Tidak ada komentar 181 views

Surabaya (DOC) – Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan perubahan anggaran keuangan (PAK), keterangan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) berlangsung panas. Itu setelah anggota FPKB Masduki Toha mempersoalkan diloloskanya penambahan anggaran tipping fee (penghapusan sampah) di TPA Benowo, sebesar Rp 9 miliar.
Masduki Toha menyebutkan, keputusan pimpinan rapat paripurna yang mengesahkan KUA PPAS patut dipertanyakan. Sebab selama ini baik anggota badan musyawarah (Banmus) maupun badan anggaran (Banggar) tidak pernah diajak membahas soal penambahan anggaran tipping fee.
“Dalam undangan yang saya terima, rapat paripurna kali ini membahas masalah multi years. Tapi kenapa dalam paripurna sekarang agendanya langsung Pengesahan?. Saya pastikan banmus kemarn tidak mengagendakan pengesahaan KUAPPAS,” tegas Masduki Toha, Senin (23/9/2013).
Terkait masalah tipping fee TPA Bebowo, menurut Masduki, sebagian besar anggota legislative telah sepakat menolaknya sebelum menerima salinan berkas kerjasama yang dibuat antara pemerintah kota dengan PT Sumber Organik (PT SO). Artinya, jika anggota dewan belum memegang salinan tersebut, maka tipping fee 2014 tidak bisa dianggarkan.
“Sudah satu tahun lebih kita minta salinan berkas kerjasama dengan pihak ke tiga itu, tapi sampai sekarang tidak pernah dikasih oleh pemkot. padahal, salinan itu penting untuk dijadikan dasar kajian dalam pengganggaran tahun berikutnya,” tandasnya.
Oleh karena itu, ia berhap agar pimpinan rapat paripurna tidak main gedok begitu saja. Apalagi, para wakil rakyat juga tidak mau membohongi masyarakat . “Ini rancu. Kalau berbicara masalah admininistrasi yang benar, harusnya dimulai dari pimpinan DPRD,” imbuh politisi yang dikenal vocal ini.
Sementara itu, ketika ditemui usai rapat paripurna ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud mengaku jika surat undangan yang ia terima dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sangat mendadak yaitu pada Jumat malam. Itupun di dalamnya tidak memuat soal biaya penghapusan sampah di TPA Benowo.
“Saya pastikan, untuk masalah tipping fee sudah dibahas di Komisi C. Makanya, untuk detail teknisnya anyakan saja ke anggota Komisi C,” cetus Machmud.
Meski demikian, Machmud mengaku jika hingga saat ini dirinya belum menerima hasil pembahasanya. Sedangkan soal dokumen kerjasama yang diminta sebagain besar anggota dewan, ia sudah mengirimkan permintaan salah satu fraksi ke walikota beberapa hari yang lalu.
“Sebenarnya, anggota dewan juga pernah minta tapi tidak direspon oleh ketua saat itu. tapi saya pastikan pemkot siap memberikan penjelasan. Itu setelah saya berkomunikasi dengan Pak Hendro (Kepala Bappeko, red),” ungkapnya.
Terpisah, Anggota Komisi C Reni Astuti membantah bila komisinya dikatakan telah membahas anggarapan tipping fee untuk TPA Benowo. Menurutnya, selama ini komisi C justru mempermasalahkan kerjama dengan pihak ke tiga tersebuT. sehingga tidak ada alasan untuk menyetujuinya begitu saja.
“Saya pastikan komisi kami belum pernah membahasnya,” tegas Reni.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini meminta agar semua pihak melihat kepentingan yang lebih besar terkait pengelolaan sampah di Taman Pembuangan Akhir Benowo. Persoalan pengelolaan sampah seharusnya tidak dilihat hanya urusan untung rugi, apalagi sampai dibawa ke ranah politis.
“Hal terpenting dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo adalah memastikan bahwa Kota Surabaya ke depannya menjadi kota yang bersih, sehat dan nyaman untuk ditempati. Kalau saya dulu tahu akan ruwet seperti sekarang, dulu saya tidak akan tanda tangan. Dan nanti pasti akan kita evaluasi perjanjian yang sudah ada saat ini, ” tegas walikota saat ditemui di ruang kerjanya.
Tri Rismaharini menegaskan, dalam investais pengelolahaan sampah dimanapun tidak ada yang mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi pelaksanaan Joint Operation (JO) dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo. Apalagi, pemerintah kota juga menggandeng tim karena Pemkot memang tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan sampah. Diantaranya dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementrian Dalam Negeri serta kalangan akademisi.
“Kalau ada pertanyaan soal teknis, tanya ke tim ahli kenapa keluar angka (harga) itu karena yang keluarkan mereka. Saya percaya tim ini karena mereka ahlinya,” ujar Risma, sapaan Tri Rismaharini. (k1/r4)