Paripurna Malam PilWawali Rencananya Segera di Gelar

Surabaya,(DOC) – Terhentinya pembahasan RAPBD Surabaya 2014 lantaran skorsing sidang Paripurna Pemilihan Wawali kota Surabaya, nampaknya tak akan berlangsung lama, pasca munculnya pernyataan Ketua DPD PKS Surabaya yang segera akan menyelesaikan ruwetnya pelaksanaan pemilihan wakil walikota Surabaya di internal Fraksi PKS.
Saat dihubungi, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ibnu Shobir, menyatakan, skorsing panjang sidang paripurna DPRD Surabaya, mulai Rabu (6/11/2013) kemarin, akan dikomunikasikan ke internal Fraksi untuk mengurai permasalahannya.
“Saya kira dalam waktu beberapa hari ini masalah ini akan bisa diselesaikan. Kalau saya sendiri malah kurang paham dengan kondisi teknis di lapangan. Teman teman di fraksi malah lebih tahu dan canggih mas,” kata Ibnu Shobir, Kamis (7/11/2013) sore yang menghubungi Surabayakita.com melalui handphone.

Ia menambahkan, sebenarnya DPD PKS Surabaya, sudah memberikan arahan sejak awal, sebelum ramai terbentuk panitia pemilihan.
“Sudah kami instruksi sejak lama jauh sebelum ada panlih ini. Untuk memilih wawali itu kami instruksikan agar fraksi PKS tetap harus memilih yang terbaik bagi warga Surabaya. Selain itu aturan main yang ada harus dijunjung tinggi,” ujarnya.

Soal ketidakhadiran satupun dari lima anggota fraksi PKS, Ibnu Shobir mengaku tak ada instruksi dari partai. Itu merupakan keputusan fraksi dimana para anggota DPRD Surabaya dari PKS diyakini sudah lebih mengetahui kondisi yang ada. “Ketidakhadiran mereka dalam sidang paripurna pemilihan wakil walikota sudah masuk wilayah teknis yang sudah dihitung sendiri baik buruknya. Saya kira tak sampai 2014 lah mas masalah ini selesai,” kata Shobir sambil tertawa.
Memang tertundanya sidang Paripurna pemilihan Wakil Walikota Surabaya karena Fraksi PKS dan Golkar abstain saat sidang Paripurna. Bahkan 8 anggota Panitia Pemilihan juga turut tidak hadir melaksanakan pemilihan Wakil Walikota Surabaya.
Sementara itu, ditempat terpisah, Manuver politik yang dilakukan oleh Fraksi Golkar dan PKS tersebut, kini juga diikuti oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa(FKB). Pasca munculnya intruksi Partai agar FKB mematuhi dan mentaati aturan yang dibuat Panitia Pemilihan(Panlih).

Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin menyatakan, sikap PKB terkait pemilihan wawali menurut dia sangat wajar kalau tak kuorum karena pemilihan itu terkesan dipaksakan.
“Makanya saya lusa lalu sudah katakan, bubarkan Panlih dulu baru diambil alih. Ini menyangkut pemilihan pada 6 Nopember,” tegas Syamsul Arifin, Kamis(7/11/2013).

Ia menegaskan, DPC PKB saat ini tak menginstruksikan adanya pemboikotan pemilihan wawali. Namun menurut Syamsul Arifin, Fraksi PKB sudah mengeluarkan instruksi untuk menghormati seluruh keputusan yang diambil oleh Panlih.

“Panlih dibentuk untuk mengatur segala kebutuhan teknis untuk pemilihan wawali bukan dengan cara-cara yang seakan dipaksakan. Kalau kemarin, dia (Masduki Toha dan Musrifah, red) ada di rencana pemilihan. Tapi kini fraksi sudah mengeluarkan instruksi tertulis dan instruksi itu mungkin belum sampai ke Cak Duki (panggilan akrab Masduki Toha, red). Instruksi mentaati Panlih ini baru hari ini dikeluarkan Fraksi PKB,” tegas Syamsul Arifin.

Disisi lain, sejumlah anggota DPRD Surabaya, memwacanakan akan menggelar rapat Paripurna pada malam hari Kamis(7/11/2013). Bahkan Paripurna tersebut akan mengesahkan pemilihan Wakil Walikota Surabaya, meski pesertanya tidak memenuhi quorum.
Tetapi kabar lain menyebutkan, bahwa malam ini juga seluruh anggota fraksi di DPRD Surabaya, terutama Golkar dan PKS termasuk PKB, sudah menerima lobby politik yang kini tengah gencar dilakukan FPDIP. Asumsinya, perangkat dewan terutam sekertariatan DPRD Surabaya, tidak akan mau menggelar rapat paripurna jika anggotanya tidak memenuhi persyaratan.(sk/r4/r7)