Paripurna Perubahan APBD 2013 Menuai Banyak Protes

Tidak ada komentar 109 views

Surabaya,(DOC) – Rapat paripurna dengan agenda pengesahan perubahan anggaran keuangan (PAK) yang diselenggarakan di gedung DPRD Surabaya, Rabu (2/10/2013) diwarnai sejumlah protes. Salah satunya seperti disampaikan Ketua Komisi C (pembangunan) Sachiroel Alim Anwar.
Dalam intrupsinya, Sachiroel Alim Anwar mempertanyakan biaya pembebasan lahan sebesar Rp 72 miliar di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sebab dalam pembahasan di tingakat komisi, pihaknya justru mencoret alokasi anggaran sebesar RP 113 miliar untuk keperluan yang sama.
“Saya pastikan, Komisi C tidak pernah memasukkan anggaran Rp 72 miliar itu,” tegas Sachiroel Alim.
Alim menegaskan, dalam pembahasan komisinya tidak pernah mengajukan tambahan anggaran untuk pembebasan lahan dalam PAK. Oleh karena itu, ia meminta agar rapat paripurna di skor terlebih dahulu guna dilakukan perbaikan dokumen.
“Seperti yang saya sampaikan dalam pembahasan banmus banggar terakhir, saya pasti akan protes dalam rapat paripurna soal ini. Dan sekarang ini, saya buktikan ancaman itu,” ujarnya.
Tidak hanya itu, legislator asal Partai Demokrat (PD) itu juga mengancam tidak akan menyetujui pengesahan perubahan anggaran keuangan jika komisi C masih disebut sebagai pihak yang mengusulkan dialokasikannya anggaran Rp 72 miliar itu.
“Meskipun 49 anggota dewan yang lain setuju tanda tangan, tidak masalah jika saya menjadi satu-satuny anggota dewan yang menolakan mensetujui PAK kali ini. Karena seolah-olah Banggar kali ini hanya membahas rencana perluasan makam Sawunggaling,” ancam Alim.
Selain menyoroti anggaran untuk pembebasan lahan di dinas PU, politisi yang dikenal kritis terhadap masalah pembangunan ini juga mempermasalahkan tidak disetujuinya pengadaan keranda mayat oleh badan anggaran.
Apalagi, bukan kali ini saja banggar mengabaikan program yang langsung bersentuhan dengan warga. mengingat pada tahun sebelumnya, baik badan anggaran maupun tim anggaran juga menolak pengadaan biaya kerahiman bagi warga Surabaya yang ditinggal mati oleh keluarganya.
Mendapat pernyataan demikian, anggota Komisi C yang juga anggota badan anggaran reni Astuti berusaha menjelaskan. Menurutnya, dalam pembahasan yang dilakukan di komisinya seluruh anggota C memang telah sepakat untuk mencoret anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 113 miliar di Dinas PU.
Namun, dalam pembahasan yang dilakukan banggar, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan memunculkan lagi anggaran tersebut. Dimana anggaran sebesar RP 113 miliar tersebut, dibagi untuk dua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Masing-masing Dinas PU 72 miliar serta Dinas Pertanahan Rp 41 miliar.
“Menurut saya, angka yang tertera dalam PAK tidak keliru. Sebab semuanya telah tercantum dalam dokumen perangkaan dan keputusan badan anggaran,” jelas Reni.
Untuk itu politisi dari parrtai keadilan sejahtera (PKS) secara tegas menyatakan sudah tidak ada masalah. Baik secara redaksional maupun perangkaan yang telah dibuat oleh badan anggaran dan tim anggaran pemerintah kota.
Seakan tidak mau kalah, anggota banggar lainya, Erick Reginal Tahalele menambahkan, dirinya mengaku heran dengan perang statemen yang terjadi di antara anggota Komisi C. Semestinya, jika pembahasan sudah di bawah ke tingkat badan anggaran berarti sudah disetuji oleh seluruh anggota komisi.
“Rapat banggar terakhir adalah susulan. Dan rapat itu juga dihadiri sejumlah anggota Komisi C yang menjadi anggota badan anggaran. Mestinya masalah seperti ini tidak muncul lagi dalam paripurna,” kata Erick.
Namun, karena msing-masing anggota dewan masih ngotot dengan pendapatnya, pimpinan rapat paripurna kali ini, Akhmad Suyanto, memutuskan menskor rapat sekitar lima menit. Ditemui usai pertemuan, Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud menerangkan jika persoalan yang terjadi dalam rapat paripurna hanya diakibatkan salah penulisan redaksional.
“Harusnya dalam notulen disebutkan hasil keputusan banggar. Tapi dalam redaksi yang ada disebutkan dimasukannya anggaran RP 72 miliar usulan dari Komisi C. Jadi itu saja,” jelasnya.(k1/r7)