Paripurna PilWawali Lanjutan Akhirnya Di Gelar, Meski Hanya Di Ikuti 32 Peserta

Surabaya,(DOC) – Memasuki hari ketiga, DPRD Surabaya masih belum mampu juga menggelar pemilihan Wawali Surabaya pengganti Bambang DH. Hingga sore ini, jumlah anggota dewan peserta sidang, tetap tak kuorum. Kurang lebih 16 anggota dewan yang menamakan “kelompok 16” tetap memboikot jalannya paripurna Jumat (8/11/2013).
Untuk mensukseskan pemilihan Wawali, pimpinan dewan terpaksa harus mengundang pakar untuk berkonsultasi tentang proses lanjutan pemilihan wawali Surabaya.
Dalam konsultasi tersebut, Eko Sugitario Pakar Hukum Pemerintahan dari Ubaya memberi saran, jika sudah tiga kali melakukan paripurna dan selalu gagal, maka bisa dilakukan pemilihan degan kondisi anggota yang sekarang ini hadir, yakni hanya dengan 34 anggota dewan. “dengan 3 kali skorsing, maka Pimpinan dewan bisa mengambil alih tugas panlih dengan menggelar pemilihan Wawali. Kelompok 16 juga tidak perlu hadir dalam sidang Paripurna,”jelas Eko, saat di gedung dewan Jumat (8/11/2013) siang.
Secara terpisah, “kelompok 16” siang ini, juga menggelar press confrence di rumah makan Nur Pacific, yang menyatakan, jika saran pakar dilakukan, maka hal itu akan melanggar tata tertib DPRD Surabaya. Mengingat paripurna yang batal dengan status skorsing, harus dicabut lebih terlebih dulu.
“Artinya, setiap menggelar paripurna dan batal, maka paripurna itu juga harus ditutup. Nyatanya saat ini, belum pernah ada pencabutan skorsing dan penutupan paripurna per harinya. Hitungan tiga hari itu, terus berlanjut tanpa mekanisme jelas. Hal ini pun akan menghambat pelaksanaan pemilihan sesuai anjuran pakar politik dan hukum yang diundang dewan, “ungkap Sudirjo salah satu anggota kelompok 16, yang juga Sekertaris Panlih..
Dari pantauan, pada paripurna Jumat, pimpin sidang Wisnu Sakti Buana sempat mencabut skorsing yang lalu dan kemudian menskor lagi sidang paripurna karena jumlah anggotanya tetap tak kuorum. Dengan begitu, mekanisme tatib sudah dijalankan, sebab pada paripurna pertama dan kedua, sama sekali tak ada pencabutan skorsing.

Setelah perdebatan tersebut, Pimpinan Dewan dan Anggota yang hadir paripurna, langsung melakukan konsultasi ke Gubernur Jawa Timur. hasilnya malam ini paripurna di gelar untuk memilih wakil walikota mengacu pada PP 16 tahun 2010 tentang penyelenggaran pemerintahan yang boleh melakukan pemilihan hanya dengan anggota 50 persen plus 1. sedang aturan dalam tata tertib dewan yang mengatur soal pemilihan harus dihadiri oleh 3/4 anggota dewan, dianggap sudah tidak berlaku lagi.(co/r4/r7)