Parpol Dilarang Pasang Atribut di Sembarang Tempat

Surabaya, (DOC) – Meski pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) serta Pemilihan Walikota (Pilwali) 2014 mendatang, masih setahun lagi, Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, sudah mulai melakukan konsolidasi untuk merumuskan kesepakatan bersama mengenai kegiatan serta peraturan kampanye.
Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan KPU Surabaya, Edward Dewaruci, menyatakan, hasil rapat konsolidasi ini, menyepakati soal penempatan alat peraga yang harus dipatuhi oleh 10 partai politik yang lolos verifikasi. “Apabila ada pelanggaran maka kami akan memberikan sanksi,” ujar Edward Dewaruci, Selasa (05/02/2013).
Menurut Edward, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum, nomor 1 tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye, semua partai politik harus mengikuti rapat konsolidasi, guna meminimalisir pelanggaran di lapangan.“Untuk hukumannya bisa berupa peringatan dan pencabutan alat peraga,” terang Edward.
Penempatan alat peraga, menurut Edward, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2012. Sedang untuk waktu pelaksanaan kampanye, sebenarnya sudah bisa dimulai pada tanggal 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014. “Konsolidasi baru dilakukan sekarang karena KPU ingin memastikan jumlah pasti peserta pemilu. Takutnya ada tambahan karena waktu itu ada beberapa parpol yang menggugat,” beber pria yang dikenal ramah terhadap wartawan ini.
Lebih lanjut, Edward menjelaskan, terkait pemasangan alat peraga berupa atribut parpol akan mendapat perhatian serius dari KPU Surabaya. Karena masih banyak ditemui partai politik yang memasang atribut di sembarang tempat.
“Di lapangan tidak jarang pemerintah kota mengeluh soal penempatan alat peraga. sebab sangat banyak parpol yang biasanya memasang atribut seperti di trotoar, jalan tol, jalan layang serta fasilitas umum lainya. Padahal itu dilarang,” ingat pria berkaca mata ini.
Oleh karena itu, guna mengantisipai kejadian tersebut kembali terulang, Edward mengaku KPU telah menjalin koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) serta aparat kepolisian.
“Sebenarnya hukuman yang diberikan bagi parpol yang melanggar tidak terlalu berat. Sebab sanksi sebenarnya baru akan diterima ketika pemilihan berlangsung oleh pemilih. Bagi parpol yang banyak melanggar tentu warga juga enggan memilihnya,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bakesbang Linmas Pemerintah Kota (Pemkot), Soemarno membenarkan, saat ini sudah memasuki masa kampanye. Kendati demikian, dirinya mengingatkan, pemasangan atribut parpol tetap harus memeprhatikan aturan yang tertuang di dalam perda No. 8 Tahun 2006 tentang penyelenggaran reklame. Dimana pemasangan atribut partai, harus mengacu pada estetika. “Kalau ada yang melanggar panwaslu yang menurunkannya,” jelas Soemarno kala itu.(K1/R7).