Partai Demokrat Siapkan Mosi Tidak Percaya Jika Pemerintah Ingkar Revisi UU Ormas

SBY saat membacakan sikap Partai Demokrat terkait UU Ormas.

Jakarta, (DOC) – Partai Demokrat mengancam bakal mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dalam sebuah petisi politik jika Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak segera direvisi. Ancaman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui siaran video yang diunggah ke akun YouTube Demokrat TV.

SBY menjelaskan, pemerintah sudah berjanji untuk merevisi UU Ormas setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2 Tahun 2017 (Perppu) disahkan di paripurna DPR.

“Bagaimana kalau pemerintah ingkar janji? Bagaimana kalau Demokrat sudah setuju tapi dengan catatan dilakukan revisi, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, ingkar janji? Maka sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang saya sampaikan kalau itu terjadi, Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik,” kata SBY.

Petisi politik itu nantinya berisi pernyataan ketidakpercayaan (mosi) terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap terlalu mudah mengingkari janji sehingga SBY menganggapnya tak bisa lagi dipercaya.

“Bagaimana mungkin kita percaya pada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong. Itu semua tidak jujur, mudah sekali berbohong, ingkar janji termasuk perbuatan tercela,” tutur SBY.

SBY menambahkan, menurut Undang-Undang Dasar 1945 jika pemerintah masih melakukan perbuatan tercela maka bisa mendapat sanksi yang berat. Namun Presiden Keenam Indonesia ini masih percaya bahwa pemerintah tidak akan ingkar janji.

“Saya masih percaya akan ada perubahan dan revisi UU Ormas,” kata dia.

SBY juga menyampaikan empat pasal yang menurut dia perlu direvisi. Empat pasal tersebut berkaitan dengan paradigma hubungan pemerintah dan ormas, pemberian sanksi, penafsiran Pancasila, dan ancaman pidana.

Itulah yang menurut SBY membuat Demokrat menyetujui Perppu Ormas. Sebab, jika Demokrat langsung menolak Perppu Ormas maka belum tentu ada revisi UU.

“Satu, dua, tiga, empat itulah yang oleh Partai Demokrat kalau masih menjadi Undang-Undang berbahaya,” ujar politisi kelahiran Pacitan, Jawa Timur ini.(kcm/ziz)