Paspor Haji Palsu akan Diusut.

 Featured, Hukum, Info Haji

Surabaya(DOC)– Kasus pemalsuan paspor haji di Mojokerto, mendapat sorotan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Wilayah Jatim. Mereka akan membentuk tim khusus untuk mengusut indikasi pemalsuan paspor haji di Mojokerto yang dilakukan pihak Imigrasi.

Humas Kakanwil KemenkumHAM Jatim, Tjahyo Sejati  mengatakan, pihaknya siap melakukan pemeriksaan dan sanksi terhadap petugas imigrasi yang terlibat dengan pembuatan paspor palsu tersebut. “Kalau memang ada orang dalam yang terlibat, kami akan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan polisi,” ujarnya.

Tjahyo menjelaskan,terkait prosedur pembuatan paspor selama ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan. Data jamaah haji yang akan dibuatkan paspor, didapatnya secara kolektif dari Kantor Kementerian Agama daerah masing-masing. Untuk pembuatan paspor Mojokerto dilayani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Waru, Sidoarjo.

“Persyaratan seperti KTP, KSK maupun Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) sudah dikoordinir oleh Kemenag setempat. Pihak imigrasi hanya mencocokkan datanya saja untuk dibuat paspor,” ujarnya.

Terkait apabila KTP dan SPPH itu dipalsukan ia taka mau komentar.
Yang jelas prosedur yang dipakai sudah sesuai, tidak ada pelanggaran. “Apakah terjadi human error, itu bisa dilihat nanti setelah di cek semua,” tandasnya.

Sebelumnya, Polres Mojokert0 menduga ada indikasi keterlibatan orang dalam Imigrasi dalam pembuatan paspor palsu jamaah haji. Selain itu, ada juga indikasi keterlibatan orang Kemenag Mojokerto dan Dispendukcapil Mojokerto karena data yang dipalsukan mulai dari KTP hingga SPPH sebagai persyaratan membuat paspor.

Seperti diketahui, sebanyak 36 Calon Jamaah Haji (CJH) dari Kabupaten Mojokerto gagal berangkat lantaran ditemukan memalsukan data. Pemalsuan dokumen itu terjadi saat mereka akan daftar ulang di PPIH setempat setelah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Modus operandi yang digunakan adalah melakukan pemalsuan nama dalam paspor. Sebanyak 36 orang itu, yaitu mengganti porsi jamaah yang meninggal dan belum dilaporkan ke PPIH. Nama yang tercantum berbeda dengan nama orang yang akan berangkat haji. (R-12)