PBB Gugat KPU, Yusril : KPU Jangan Men-Tuhankan SIPOL

foto : Pengurus PBB saat di kantor Bawaslu

Jakarta,(DOC) – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena partainya terhambat Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). PBB dinyatakan tak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya dan gagal lolos ke Pemilu 2019.

Menurut Yusril, Sipol yang baru diterapkan KPU menghambat dan menjadi masalah. Ia berharap Bawaslu sebagai pengawas Pemilu bisa menyelesaikan masalah partainya.

“Masak kita mau memberhalakan benda yang namanya Sipol ini? Semua hard copy sudah ada. Semua KPUD sudah terima. Teknologi kan ada titik lemahnya juga,” kata Yusril di sela-sela sidang lanjutan gugatan UU Pemilu di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa(24/10/2017) kemarin.

Yusril belum menentukan langkah lanjut terkait kebijakan KPU yang berdampak PBB gagal ikut Pemilu 2019 mendatang. Saat ini PBB hanya akan menunggu putusan dari Bawaslu.

“Bawaslu nanti yang akan putuskan apakah ini sengketa atau mal administrasi. Keduanya kan agak samar bedanya. Dia yang akan putuskan,” paparnya.

Namun, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini mengungkapkan PBB siap menindaklanjuti apa pun putusan Bawaslu. “Kita siap melakukan gugatan,” tegasnya.

Menurutnya data hard copy merupakan data yang lebih kuat di banding soft copy dalam Sipol. Di mana data hard copy sudah di legalisasi oleh KPUD yang diajukan pengurus PBB di daerah.

“Kami mengakui kemampuan kami input data ke dalam Sipol itu banyak kendala, terutama daerah-daerah yang jauh di pedalaman. Pengurus Parpol yang ada di kampung-kampung itu juga tidak mengerti tektek bengekinternet. Sipolnya sendiri up and down, kadang-kadang malah dihack. Jadi kami minta Bawaslu mengambil keputusan,” papar Yusril.

Pengurus PBB Datangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Usai sidang lanjutan gugatan UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) bersama Sekjen PBB, Afriansyah Noor dan sejumlah pengurus lainnya, mendatangi Bawaslu di Jalan Thamrin Jakarta pusat, untuk meminta keputusan terkait persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran Pemilu 2019.

Ia juga mendesak Bawaslu soal laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang wajib diputuskan dalam waktu 14 hari kedepan.

Putusan Bawaslu itu, lanjut Yusril, diharapkan akan mengakhiri ketidak-pastian sejumlah parpol termasuk PBB, yang telah mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. “Kenapa KPU menyatakan dokumen administrasinya belum lengkap terekam dalam SIPOL milik KPU,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, PBB juga menyerahkan 36 box hard copy dokumen adminstrasi partainya, disamping menyerahkan bukti penerimaan pendaftaran cabang2 PBB di KPUD kabupaten/kota dari seluruh tanah air. Kalau seluruh data hard copy lengkap dan penerimaan pendaftaran oleh KPUD juga lengkap, maka menurut Yusril, tidak ada alasan bagi KPU untuk mengatakan dokumen administrasi PBB tidak lengkap.

“Yang tidak lengkap, adalah data administrasi yang masuk ke dalam SIPOL. Itu memang kami akui karena berbagai kendala yang dihadapi dalam menginput data ke SIPOL. Kadang listrik mati, kadang signal internet lemah, kadang sistem IT KPU sendiri up and down, bahkan diretas oleh para hackers. Karena itu, jangan kita menjadikan SIPOL itu seperti barang yang sakral. SIPOL bukan segalanya. Sistem itu hanya salah saru cara untuk menghimpun data saja,” kata Yusril dengan nada tinggi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan akan memeriksaan laporan PBB dalam proses yang terbuka. Baik laporan pelanggaran administrasi maupun sengketa, keduanya akan diperiksa Bawaslu. “Produk pemeriksaan itu adalah Keputusan Bawaslu yang wajib dilaksanakan dan ditindaklanjuti KPU,” pungkasnya.(yun/r7)