PCNU Warning Pansus Pajak Daerah Agar Tetap Mengedepankan Moral

Ketua PC NU kota Surabaya, Kyai Achmad Muhibbin Zuhri

Surabaya,(DOC) – Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) tentang Pajak Daerah yang didalamnya memuat kembali penurunan tariff pajak hiburan, mendapat sorotan serius dari Pengurus Cabang(PC) Nahdatul Ulama (NU) kota Surabaya.

Salah satu Ormas Islam terkemuka ini, mengingatkan panitia khusus(Pansus) agar pembahasan Raperda Pajak Daerah tetap mengedepankan moral sebagai salah satu koridor pengambilan keputusan, khususnya tariff pajak hiburan.

Sampai saat ini pembahasan Raperda Pajak Daerah masih kabur, belum jelas kapan selesainya. Malah beredar rumor, pembahasannya kini macet di pasal krusial tersebut.

Ketua PC NU Surabaya, Kyai Achmad Muhibbin Zuhri menegaskan pembahasan Perda Pajak utamanya Pajak Hiburan harus tetap komprehensif dengan memperhatikan potensi-potensi dekadensi moral masyarakat.

NU, menurut dia, masih tetap berpandangan penurunan Pajak Hiburan bakal memperbesar kesempatan masyarakat untuk mendatangi tempat hiburan yang rentan maksiat.

“Jika Pajak Hiburan diturunkan, maka otomatis akan menaikkan daya jangkau masyarakat untuk menikmati tempat hiburan yang selama ini bukan rahasia umum memiliki aspek kemaksiatan baik prostitusi, minuman keras maupun perjudian,” ujarnya dikonfirmasi,Kamis(27/7/2017).

Kyai Muhibbin juga mengingatkan besarnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) tidak akan pernah seimbang dengan potensi kerusakan moral jika Pajak Hiburan diturunkan. Semakin terbukanya tempat-tempat dengan aspek maksiat, lanjutnya, semakin menambah ruang bagi masuknya pengaruh negative masyarakat utamanya generasi muda.

“Sekarang saja kita cukup kualahan dengan semakin terbukanya arus informasi yang berdampak negative bagi pembangunan moral generasi muda, apa lagi dengan ditambah semakin murahnya tempat-tempat maksiat. Bagaimana nasib generasi mendatang,” kata Muhibbin.

Untuk itu Muhibbin mengimbau agar legislatif tetap menolak rencana penurunan Pajak Hiburan  utamanya bagi tempat-tempat dan acara yang berpotensial kemaksiatan demi generasi bangsa agar tidak semakin hancur moralitasnya di kemudian hari.

Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada komunikasi informal dari NU dengan legislative yang memiliki kedekatan organisasi ataupun individual.

NU, lanjut Muhibbin, sudah menyuarakan kekhawatiran semakin besarnya dekadensi moral apabila tempat-tempat maksiat semakin terjangkau oleh kantung masyarakat.

“Kita sudah berkomunikasi secara informal  terutama dengan kader NU maupun legislator yang memiliki kedekatan dengan kita. Kita sudah sampaikan kekhawatiran dampak negative penurunan pajak hiburan ini pada mereka. Kalau formal memang belum, kita tunggu saja,” tegasnya.(gt/r7)