PDAM Bukan Rekrutmen Dirut dan Dirops

Surabaya,(DOC) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya membuka rekrutmen direktur, yakni direktur utama dan direktur operasional. Rekrutmen ini untuk mengisi kekosongan kursi sejak ditinggal purna tugas beberapa bulan lalu.
Ketua Dewan Pengawas PDAM Surya Sembada Samba Perwira Jaya menjelaskan, rekrutmen akan dibuka mulai 21 Nopember hingga 11 Desember 2015. Berdasarkan Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2009 lelang iabatan akan dilaksanakan secara terbuka, bersih, dan tranparan.
“Saya pastikan lelang jabatan ini bersih dan netral, tanpa ada tendensi dan titipan,” ujarnya, Kamis (19/11).
Menurutnya, PDAM sebagai perusahaan besar dengan total aset sekitar Rp 1,3 triliun membutuhkan sosok yang cinta tanah air, cinta masyarakat, dan cinta PDAM. Terutama adalah pemimpin yang mengedapankan kepentingan publik dan perushaan.
“Bukan yang mengedepankan kepentigan pribadi. Rekam jejak pelamar akan kita lihat nanti,” ucapnya.
Samba menegaskan, untuk menjaga netralitas, pada proses assesmen dan psikotest, pihaknya akan bekerjasama dengan tujuh lembaga klinik psikologi. Tujuh lembaga psikologi ini akan diambil dari lembaga pemerintah dan perguruan tinggi negeri atau swasta.
“Lembaga psikologi yang dipilih akan melakukan pakta integritas bahwa yang bersangkutan tidak ada aktifitas yang berhubungan dengan calon,” ucapnya.
Dia menjelaskan, peningkatan dan pelayanan pelanggan menjadi target utama PDAM. Karenanya, perusahaan plat merah ini membutuhkan sosok yang profesional, mengerti tentang air dan manajemen organisasi.
Rekrutmen melalui lelang jabatan ini diperkirakan selesai awal Februari 2016. Untuk direktur utama akan ada tiga nama yang diajukan kepada Walikota Surabaya, sedangkan untuk direktur operasional ada dua nama calon.
“Nanti yang milih walikota, kami hanya menyeleksi, paling lambat 29 April sudah ada keputusan siapa yang diangkat,” ujar Samba.
Dia berharap para pelamar bisa melebihi 30 sampai 60 orang. Sebab, jika pendaftar hanya sedikit, pihaknya akan berkonsultasi dengan pemerintah apakah perlu perpanjangan pendaftaran atau tidak. (a/r4)