PDAM Tak Boleh Bebani Masyarakat Soal Penarikan Rekening Air Online

Surabaya,(DOC) – Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud mengecam juga penarikan rekening PDAM melalui online. Menurutnya, terobosan baru tersebut dinilai merugikan pelanggan. Alih-laih mempermudah pembayaran, pelanggan merasa banyak dirugikan.
“Saat reses kemarin saya turun ke beberapa daerah, Kalang Pilang, Pakal, Benowo, Karangan Wiyung, keluhannya hanya satu, yakni mengeluhkan pembayaran PDAM secara online,” jelasnya, Jumat (22/11/2013).
Praktis, banyaknya keluhkan dari pelanggan ini menepis anggapan pemabayaran online bisa membuat pelayanan lebih bagus. Pembayaran yang dilakukan di luar kantor PDAM, justru menambah anggaran.
“Administrasi pembayarannya kena Rp 2500 belum lagi biaya parkir, ini kan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat,” terangnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, jika 600 ribu pelanggan menggunakan jasa online realtime mengeluarkan biaya tambahan Rp 2500, berapa dana yang terkumpul? Kemana larinya dana tersebut? Informasinya, ada empat perusahaan switching yang dipercaya PDAM untuk menyelenggaraan online realtime tersebut. Apakah dana itu masuk kepada empat perusahaan tersebut?
Yang jadi pertanyaan, apakah empat perusahaan itu masuk ke PDAM melalui lelang atau penunjukan? Sebab, ada kabar miring jika salah satu perusahaan switching itu merupakan perusahaan milik orang dekat pimpinan di jajaran Pemkot Surabaya.
Bahkan ada pula yang menginformasikan jika tiga perusahaan switching itu merupakan bawaan orang dekat pimpinan di jajaran PDAM, bawaan mantan pimpinan PDAM dan bawaan Askoper yang sebelumnya menangani loket pembayaran dan penagihan dor to dor rekening air PDAM.
Jika itu benar, maka masyarakatlah yang menanggung beban membayar kerjasama PDAM dengan empat perusahaan switching itu melalui biaya tambahan dari pembayaran rekening air sebesar Rp 2.500 sebagai jasa perbankan. Artinya ada miliaran rupiah yang dibayarkan masyarakat ke perusahaan switching tersebut.
Machmud menegaskan, inovasi pembayaran rekening air PDAM tidak boleh memberatkan masyarakat. Semestinya, biaya itu ditanggung sendiri oleh PDAM. “Tapi itu dibangga-banggakan oleh direktur PDAM bahwa ini inovasi baru,” terangnya.
Politikus asal Partai Demokrat ini mengaku tidak mempermasalahkan invoasi tersebut sepanjang tidak meresahkan masyarakat. Menurutnya, dana Rp 1,5 miliar perbulan yang dialokasikan untuk membayar petugas yang menagih rekening air ke rumah masing-masing pelanggan harus dipindah untuk membayar beban biaya masyarakat.
“Sekarang mesti dibalik, kan ada itu dana sebesar Rp 1,5 miliar, itu harusnya dibuat bayar biaya tambahan itu, kalau tidak kemana anggaran miliar itu sekarang?” tandasnya.(r7)