PDIP: Komunikasi KPU-Bawaslu Jatim Lemah

Tidak ada komentar 237 views

Surabaya, (DOC) – Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur menilai sistem administrasi kesekretariatan KPU Jatim serta pola komunikasi yang dibangun dengan Bawaslu tidak berjalan baik.
Menurut Liaison Officer (LO) PDIP Jatim untuk KPU, Didik Prasetiyono, indikasi lemahnya sistem adminsitrasi KPU menyusul surat Bawaslu kepada KPU Jatim Nomer 611/BAWASLU-PROV/JTM/XI/2013 Tentang Daftar Pelaksana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.
Dalam surat tertanggal 11 November 2013 itu disebutkan, sejumlah partai termasuk PDIP belum menyerahkan daftar pelaksana kampanye. Lantaran itu, Bawaslu, dalam surat tersebut merekomendasikan KPU menindak partai-partai yang belum mendaftarkan.
“Surat tersebut membuktikan lemahnya administrasi kesekretariatan KPU Jatim. Dan, lemahnya komunikasi antara KPU Jatim dengan Bawaslu Jatim,” kata Didik Prasetiyono, Selasa (19/11/2013).
Padahal, jelas Didong, sapaan akrabnya, PDIP Jawa Timur sudah merespon permintaan KPU ihwal Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Respon DPD Jatim melalui Surat Nomor 093/EKS/DPD/II/2013 tanggal 14 Februari 2013. Dalam surat itu juga dilampirkan surat keputusan (SK) berisi struktur dan nama-nama Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Legislatif 2014 PDIP Jatim.
“Jadi, permintaan KPU sudah kami penuhi sejak Februari. Kami punya bukti tanda terima dari KPU. Surat Bawaslu itu tidak sesuai konteks dan cenderung menyudutkan kami,” tandas Didong.
Atas kejadian itu PDIP Jatim minta KPU dan Bawaslu Jatim melakukan pemeriksaan mendalam sebelum membuat pernyataan atau statemen yang bisa merugikan kepesertaan PDIP dalam Pemilu 2014.
PDIP Jatim juga menyarankan KPU dan Bawaslu Jatim fokus pada urusan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif. Sebab hingga saat ini DPT masih menyisakan 400.000 lebih nama-nama pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid.
“Ukuran penyelenggaraan pemilu yang berkualitas salah satu adalah valid-nya DPT. Dan itu bisa terjadi jika KPU dan Bawaslu Jatim bekerja secara profesional,” pungkas Didong. (r4)