PDIP Pecat Bupati Nganjuk Dari Keanggotaan Partai

foto : Hasto Kristianto

Jakarta,(DOC) – Operasi tangkap tangan(OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terhadap Taufiqurrahman, Bupati Ngajuk, Rabu(25/10/2017), membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) ber – reaksi.

Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristanto menyatakan, Bupati Nganjuk adalah Kader PDIP yang langsung dipecat dari keanggotaan partai, karena dikabarkan terkena OTT KPK.

Menurut dia, sangsi tegas ini, juga berlaku terhadap kader PDIP yang terbukti praktek suap menyuap.

“Ancaman sanksinya sudah jelas dan sangat tegas, bahwa siapapun kader PDI-P yang terkena OTT oleh KPK, maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan,” kata Hasto Kristanto, Rabu (25/10/2017).

Ia menjelaskan, para kader PDIP yang menjabat sebagai penyelenggara Negara maupun anggota legislative, seringkali di ingatkan oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, agar tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, sekaligus tidak main-main dengan praktik pelanggaran hukum.

Bupati Taufiqurrahman, lanjut Hasto, sudah diperingatkan berkali-kali oleh partainya.

Bahkan mulai Januari 2017 lalu, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Nganjuk, karena proses hukum yang tengah dijalani nya di KPK.

“Jika kali ini terkena OTT KPK, maka yang bersangkutan akan dipecat sebagai kader PDI-P,” tegasnya.

Penangkapan Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018 oleh KPK, hingga sekarang masih belum jelas kepastian kasusnya. Pihak Polda Jatim pun, tidak mengetahui  kasus OTT KPK yang mengenai Taufiqurrahman. Pihak Polda Jatim hanya menerima permintaan izin dari KPK untuk meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk memeriksa Bupati Nganjuk.(kc/r7)