PDTS KBS Didemo Karyawannya

Tidak ada komentar 86 views

Surabaya, (DOC) – Puluhan karyawan Kebun Binatang Surabaya (KBS) harus menelan kecewa. Harapannya untuk bertemu dengan Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Ratna Achjuningrum sirna. Mereka tidak bisa bertemu lantaran Ratna tidak sedang berada di kantornya.
“Tidak ada mas, kata yang jaga Bu Ratna tidak ada di kantor, padahal jauh sebelumnya kita sudah kasih tahu akan ada demo dari karyawan,” ujar Maidi, keeper Unta, usai mendatangi kantor PDTS KBS, Senin (31/3/2013).
Maidi bersama puluhan karywawan KBS berencana menemui Dirut PDTS KBS siang kemarin. Mereka akan melakukan protes terkai dengan aturan baru yang tertuang dalam peraturan daerah (perda) nomer 19 tahun 2012. Dalam perda yang dibuat oleh Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya mengatur tentang usia pensiun karyawan.
Meski belum ada sosialisasi tentang isi perda tersebut, Maidi mendapat bocoran salah satu isinya adalah tentang usia pensiun karyawan. Usia pensiun karyawan dibatasi sampai 56 tahun. Tentu saja, peraturan baru ini berbeda dengan sebelumnya yang menetapkan 60 tahun sebagai usia pensiun.
“Aturan ini dibuat sepihak, kita tidak pernah diajak musyawarah, kita ini juga belum dikasih tahu isi perda itu, tapi yang jelas kami (karyawan, red) keberatan dengan usia pensiuan 56 tahun,” ujar Maidi.
Maidi yang sudah 37 tahun bekerja di KBS mengaku kecewa dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Hal ini sangat berhubungan dengan dipilihnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pengelola. Dia bercerita, saat itu karyawan meminta perlindungan kepada Walikota karena internal KBS tidak kondusif. Tapi ternyata, Pemkot bertindak sewenang-wenang.
“Bu Risma kesini (KBS, red) karena karyawan minta perlindungan, tahu-tahu ada seperti ini (aturan), kita kecewa dengan Pemkot,” keluhnya.
Akibat perda tersebut, saat ini ada sekitar 30 karyawan yang terancam pensiun. Rinciannya, sebanyak 18 orang usia antara 56-59 tahun. 12 orang lainnya berusia 60 tahun, salah satunya Maidi.
Selain memprotes usia pensiun, mereka juga menagih tali asih pensiun. Sesuai dengan tradisi pengelola sebelumnya, karyawan yang mengabdi selama 25 tahun pada saat akan pensiun mendapat lencana sebagai tanda terima berupa emas seberat 25 gram. Sebab, 10 karyawan yang sudah pensiun belum mendapatkan hal itu.
“Sejak lama itu mas, sudah menjadi tradisi disini, mulai zamannya pak Stany Subakir sudah ada tali asih, lah sekarang tidak ada,” tandas Maidi.
Karena itu, Maidi berharap Walikota Surabaya turun tangan untuk mengatasi kekacauan karyawan KBS. Dia ingat betul, sebelum KBS dipegang Pemkot, Walikota berjanji tidak akan mengurangi hak karyawan sedikitpun. Selain itu, tidak akan memensiunkan karyawan sebelum usia 60 tahun.
“Saya tahu persis itu, dulu Bu Risma sampai bilang beberapa kali, ya mudah-mudahan Bu Risma tidak ingkar janji,” tandasnya.
Darmaji menambahkan, pemberlakuan perda itu tidak cukup beralasan. Pasalnya, saat ini PDTS KBS belum mengantongi izin Lembaga Konservasi (LK) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Selain itu, proses hukum gugatan di pengadilan belum inkraht.
“Dasarnya apa perda itu? Izin LK belum turun kok sudah ada peraturan baru,” ujarnya.
Darmaji, salah seorang karyawan yang bertugas di bagian mamalia ini mengatakan, seharusnya sebelum purna karyawan, KBS melakukan regenerasi. Hal itu karena KBS merupakan lembaga konservasi. Berdasarkan pengalamannya, petugas bagian mamalia pindah ke reptil butuh waktu untuk adaptasi. “Jadi harus ada regenerasi, minimal satu tahun, kalau tidak ada senior siapa yang akan mengajari,” urainya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Fuad Hasan bersikukuh akan melaksanakan perda tersebut. pasalnya, PDTS KBS tidak memiliki kewenangan untuk merevisi perda yang dibuat oleh Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya.
“Intinya saya akan tetap menjalankan perda karena itu amanah,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Fuad menegaskan direksi KBS tidak bisa menampung aspirasi karyawan tentang usia pensiun. Selain itu, direksi juga tidak bisa memberikan tali asih berupa emas seberat 25 Kg. “Tali asih itu tidak ada cantolan hukumnya, biayanya mau diambil dari mana tidak ada, jadi tidak bisa,” tutupnya. (ist/r4)