Pedagang Pasar Turi Wadul Ke Walikota Minggu ini

Tidak ada komentar 154 views

Surabaya,(DOC) – Perwakilan pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam kelompok pedagang (kompag) akan menemui Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, pada Rabu (23/4/2014) mendatang. Dalam pertemuan ini akan membicarakan keluhan para pedagang yang selama ini kerap menerima perlakuan tidak mengenakkan dari investor, PT Gala Bumi Perkasa (GBP).
Selain itu, evaluasi pembangunan yang sudah melebihi batas waktu akan menjadi fokus utama pembicaraan kompag dengan Walikota. Sebab, para pedagang sudah terlalu menderita sejak pembangunan pasar turi dimulai pada 2007 silam. Sejak itu pula, pedagang lama pasar turi tidak bisa menyambung hidup dari berdagang.
Ketua Kompag Pasar Turi, Syukur, akan meminta kejelasan pengelelolaan pasar turi ke depan. Hal ini dinilai penting oleh pedagang. Tidak hanya itu, kompag juga akan meminta hasil audit BPKP (badan pengawas keuangan dan pembangunan) terkait audit teknis dan manajemen yang tidak sesuai dengan kualifikasi.
“Hasil audit ini yang akan menentukan apakah ada unsur korupsi dalam pembanguna pasar turi ini,” ujarnya, Minggu (20/4/2014).
Hasil audit ini sangat diperlukan oleh pedagang untuk melengkapi laporan ke KPK. Sebab, dalam waktu dekat kompag akan terbang ke Jakarta untuk melapor adanya dugaan korupsi ke KPK dalam pembangunan pasar turi. Selaian ke KPK, kompag akan wadul ke DPR RI tentang nasibnya yang tidak jelas kapan bisa berjualan di Pasar Turi.
Sebagai bahan laporan, Syukur akan melampirkan keterangan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya cenderung dirugikan dalam pengelolaan Pasar Turi. Dalam MoU dengan investor, Pemkot hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 30 milia selama 25 tahun. Angka ini menurutnya, tergolong cukup rendah.
“Pemkot Surabaya terkesan diam, tidak bertindak. Sejauh ini hanya memberikan sanksi kepada investor. Itupun sanksinya apa kami (pedagang) tidak tahu,” akunya.
Meski begitu, Syukur memaklumi sikap Pemkot yang cenderung diam. Hal itu karena ditengerai adanya intervensi dari oknum pejabat pemkot. Ada pejabat pemkot yang memiliki saham di PT Tata Bumi Raya, kontraktor yang menggarap pembangunan Pasar Turi.
Sebelumnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengaku tidak bisa mengambil alih pembangunan. Karena, ambil alih itu kemungkinan besar menuai masalah hukum. Selain itu, pembangunan Pasar Turi juga akan semakin lambat. “Kasihan nasib mereka semakin lama terlantar. Semakin lama menderitanya. Kita lihat masalahnya, kita tidak maslaah ambil alih, tapi itu nanti ada masalah hukum,” ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono ikut prihatin dengan nasib pedagang pasar turi. Sebab, GBP selaku investor Pasar Turi tak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan sesuai deadline, 10 April 2014. Menurutnya, pedagang sudah terlantar selama tujuh tahun.
“Komisi C akan memanggil pemkot dan investor untuk melakukan hearing. Kami ingin tahu apa penyebab pembangunan Pasar Turi tak selesai sesuai batas waktu seperti itu,” tuturnya.
Selama ini, lanjut dia, Komisi C tidak pernah diberi data-data soal perjanjian antara investor dengan pedagang. “Kalau kami diberi data-datanya, tentu akan kita pelajari sehingga bisa tahu apa yang jadi penyebab Pasar Turi ini tak kunjung selesai,” tandasnya.(az/r7)