Pelanggan Laporkan P2TL PLN Jatim ke Kejaksaan

Tidak ada komentar 534 views

Surabaya, (DOC) – Kasus pencopotan meteran secara sepihak oleh petugas P2TL Cabang Ngagel di rumah tinggal ibu Rodiah Jl Semolowaru Selatan I/28 Surabaya, berbuntut panjang. Sejak empat hari lalu (20/09/2013) tiba-tiba ada petugas PLN yang memasang meteran baru atas perintah P2TL Jatim. Pemasangan itu tanpa menunggu Miko Saleh sebagai kepala rumah tangga.
Bukan tidak beralasan, sejak kasus pencopotan meteran di rumahnya, Miko Saleh telah membawa kasusnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya dan telah dilakukan sidang selama tiga (3) kali dengan 3 poin kesimpulan. Yakni konsumen dan pelaku usaha (PLN) hadir pada sidang BPSK pada Rabu 29 Desember 2010, PLN menyanggupi pemasangan kembali meteran listrik dan tanpa syarat serta kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen untuk membicarakan lebih lanjut mengenai permohonan maaf di media masa.
Poin 1 dan 2 telah dilaksanakan, tetapi poin ke 3 yang justru menjadi sesuatu yang krusial bagi Miko Saleh, belum pernah dilakukan. Terkait hal ini, dirinya merasa bahwa PLN sebagai perusahaan milik Negara tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
“Poin kesatu dan dua itu memang sangat mudah untuk dilakukan, itupun tanpa keberadaan saya. Padahal istri saya sudah meminta agar pemasangannya menunggu saya, tetapi tidak dilakukan dengan alasan waktu. Ada apa dengan mereka? Saya kira mereka bukan banci yang takut dengan laki-laki seperti saya, apalagi poin ketiga yang berkaitan dengan permohonan maaf juga belum pernah dilakukan. Padahal itu adalah yang paling saya tunggu-tunggu, sehingga masyarakat mengerti dan paham bahwa selama ini PLN juga bisa bertindak salah,” ucap Miko Saleh, Selasa (24/09/2013).
Lantaran tersinggung dan merasa di remehkan, Miko Saleh akhirnya mulai mempelajari seluruh berkas yang berkitan dengan administrasi penindakan yang dilakukan oleh petugas P2TL Ngagel Surabaya yang kala itu di pimpin oleh Kuswantono, selaku Kepala P2TL Jatim. Ditemukanlah beberapa kejanggalan administrasi yang menurut Miko Saleh terselip tindak pidana korupsi.
“Saya anggap mereka (PLN, red) tidak menghormati kesimpulan BPSK dan pribadi saya sebagai korban ketidakadilannya. Kita lihat saja besok, saya akan melaporkan P2TL ke Kejaksaan karena sesuai berkas administrasi penindakan mereka. Saya mencium aroma tindak pidana korupsi di dalamnya, kita buktikan saja nanti, siapa yang benar?” tantang Miko Saleh. (r4)