Pelantikan WS Terganjal SK Kemendagri,

Tidak ada komentar 212 views

Surabaya,(DOC) – Keinginan Wisnu Sakti Buana(WS), Ketua DPC PDIP Surabaya agar secepatnya menduduki jabatan Wakil Walikota Surabaya pengganti Bambang DH, nampaknya kembali menemui halangan.
Meski sudah terpilih secara aklamasi dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Surabaya beberapa pekan lalu, Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga mengesahkan Wakil Ketua DPRD Surabaya tersebut, sebagai Wawali kota Surabaya.

Sumber di internal DPRD Surabaya menyebutkan, sehari setelah WS terpilih, Pemprov Jatim langsung melayangkan surat pengantar ke Kemendagri, agar Surat Keputusan pengesahan segera terbit. Namun hingga sekarang, belum ada jawaban. “Biasanya, jika tidak ada masalah yang krusial, SK dari Kemendagri keluarnya cepat. Tapi untuk saat ini, saya belum tahu apa persoalanya,” ujar sumber tersebut.

Terpisah, salah satu anggota dewan yang menolak pemilihan Wawali(Pilwawali), Tri Setijo Puruwito berharap, agar Kementeran Dalam Negeri tetap mempertimbangkan keberatan yang disampaikan kelompoknya soal tahapan pemilihan Wawali. “Sampai saat ini, kita tetap berharap Mendagri mempertimbangkan surat kita itu,”ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya ini.

Usai WS terpilih secara aklamasi 8 November 2013 lalu, Tri Setijo mengakui, bahwa sejumlah anggota dewan yang menolak, memang telah mengirim surat ke Kemendagri lewat Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otoda), agar pelantikan dibatalkan dan dikaji terlebih dahulu. Sekitar 16 anggota dewan yang kontra, menganggap Pilwawali terkesan dipaksakan.

Sementara saat dikonfirmasi, Adi Sutarwiyono anggota Panitia Pemilihan(Panlih) Wawali delegasi Fraksi PDIP memilih tak banyak komentar. “Sampai sekarang kita juga masih menunggu. Tapi alangkah lebih baik, jika persoalan ini tidak dijadikan wacana pemberitaan. Agar situasi politik di dewan tetap kondusif,” pintanya.Minggu(30/11/2013).

Pernyataan sama juga disampaikan oleh WS sendiri yang akan tetap sabar menunggu diterbitkannya SK dari Kementerian Dalam Negeri. “Sekarang kan tinggal menunggu saja. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ungkapnya,

Ia juga tidak gentar dengan upaya kelompok 15 yang telah menyurati Kemendagri untuk menghambat proses pelantikan Wawali kota Surabaya. Mengingat proses pemilihannya sudah sesuai PP No 16 tahun 2010.
Wisnu menjelaskan, dalam pasal 78 disebutkan, jika pemilihan menglamai deadlock sampai dua kali maka pemilihan bisa langsung dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir telah kuorum. Sehingga dengan begitu, tata tertib (tatib) yang dibuat oleh panitia pemilihan (panlih) secara otomatis gugur, termasuk syarat kuorum tiga perempat. “Kalau sekarang jumlah anggota dewan adalah 49, sesuai PP tadi maka kuorumnya cukup 25 anggota dewan saja,” pungkasnya.(k1/r7)