Pelatih Golf Kepala SKK Migas Divonis 4,5 Tahun Penjara

Jakarta,(DOC) – Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis empat tahun enam bulan penjara terhadap terdakwa Deviardi, Pelatih Golf Rudi Rubiandi. Majelis hakim juga menvonis Deviardi dengan didenda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.
Hal tersebut terungkap saat Ketua Majelis Hakim, Matheus Samiadji membacakan amar putusan terdakwa Deviardi Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/4/2014). Hakim menilai, Deviardi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap secara bersama-sama Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, berkaitan dengan proyek di lingkungan SKK Migas dan melakukan tindak pidana pencucian uang. “Menjatuhkan pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa Deviardi,” ucap Matheus Samiadji.
Deviardi dinilai hakim terbukti secara sah dan meyakinkan jadi perantara menerima suap bersama-sama Rudi Rubiandini semasa menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Deviardi disebut menyerahkan uang senilai SGD 200 ribu, USD 900 ribu kepada Rudi.
Diketahui uang tersebut berasal dari Direktur Kernel Oil Simon G Tanjaya diberikan atas permintaan Widodo Ratanachaitong selaku perwakilan Kernel Oil Sigapura dan Fossus Energi untuk pengurusan tender.
Bukan hanya perantara penerima uang dari Widodo, Deviari juga terbukti dan sah menerima pemberian uang dari Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon senilai USD 522, 500. Selain itu, Deviardi juga membantu Rudi untuk menyamarkan, mengalikan dan menyembunyikan atau mengubah bentuk harta Rudi yang diketahui didapatkan dari tindak pidana.
Deviardi dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer pertama. Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tak mendukung program pemerintah melakukan pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, majelis hakim menilai Deviardi telah membantu mengungkap kasus tersebut.
Putusan tersebut sempat diwarnai perbedaan pandangan (Dissenting Oponion). Namun dissenting opinion itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji. Menurut Matheus, Deviardi tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas putusan tersebut, Deviardi tidak mengajukan banding. Sedangkan Jaksa KPK akan berfikir-fikir terlebih dahulu. “Saya terima putusan ini yang mulia, untuk memperbaiki diri saya,” ucap Deviardi.
Vonis Deviardi lebih ringan dari tuntuan Jaksa KPK. Sebab, sebelumnya Deviardi dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan oleh Jaksa KPK.(co/r7)