Pelepasan Surat Ijo Harus Diinventarisir

Tidak ada komentar 460 views

Surabaya, (DOC) – Berlarut-larutnya pelepasan tanah surat ijo mendapat perhatian kalangan dewan. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Rabu (13/11/2013) mengharapkan, pemerintah kota melakukan inventarisir terlebih dahulu atas semua asetnya yang tercatat sebagai tanah surat ijo sebelum dilepaskan ke masyarakat.
Dalam inventarisir tersebut berdasarkan riwayat tanah, dipilah status tanah yang bersangkutan. Menurutnya, jika berstatus petok D atau tanah yasan semestinya diprioritaskan. “Karena Petok D, istilahnya setengah hak milik. Tapi belum bersertifikat,” ujarnya.
Pemilik tanah yang memegang petok D, semestinya tidak dibebani untuk membayar ganti rugi. Bahkan, pemerintah kota dituntut mengembalikan semua sewa yang dibayarkan oleh masyarakat itu.
“Tidak perlu ganti rugi, bila perlu Walikota mengembalikan uang sewa yang dipungut selama ini,” tambahnya.
Untuk pemilik tanah petok D, menurut Baktiono, semestinya pemilik tinggal mengurus sertifikasi ke BPN.
Anggota Fraksi PDIP ini menambahkan, selain tanah yang berstatus petok D, tanah negara bebas hendaknya juga diutamakan dalam pelepasan. Dengan catatan, tanah tersebut telah ditempati selama 20 tahun lebih. Tak beda dengan tanah petok D, tanah negara bebas juga diharapkan tanpa disertai ganti rugi. Namun demikian, Baktiono meminta pelepasan tidak dilakukan secara keseluruhan.
“Tidak bisa dilepas seluruhnya, berbahaya. Karena banyak spekulan tanah,” paparnya.
Ia mengatakan, dari sejumlah tanah surat ijo yang telah dikuasai warga, beberapa diantaranya diperoleh melalui tukar guling serta pembelian. Tetapi menurutnya, semua tanah surat ijo tersebut tercatat sebagai asset daerah.
“Semuanya tercatat by name by address, karena ditarik (sewa),” katanya.
Sesuai mekanisme, Baktiono menegaskan, pelepasan tanah surat ijo harus melalui persetujuan DPRD. Pasalnya, tanah tersebut merupakan asset daerah. Namun demikian, ia mengakui, bahwa ada beberapa tanah di Surabaya yang tidak tercatat sebagai asset daerah atau tanah negara bebas.
“Di Kenjeran ada, dan itu bisa dialihkan sebagai hak milik dengan mendaftarkan ke BPN,” tegasnya.
Usulan Pelepasan tanah surat ijo dilakukan sejak tahun 2007, dimasa pemerintahan Bambang DH. Meski pergantian Pansus Pelepasan Tanah Surat Ijo dilakukan hingga empat kali, namun hingga kini belum ada titik terang realisasinya.
“Pansus pertama tahun 2007 diketuai Pak Agus Sudarsono, kemudian tahun 2009 saya (Baktiono, red), ganti Chusnul Chotimah dan terakhir Pak Sudirjo,” ungkapnya.
Dalam Raperda tanah surat ijo yang saat ini tengah disusun pemerintah kota, salah satu klausulnya tanah yang dilepas luasnya maksimal 200 meter persegi dan lebar jalan tidak lebih dari 5 meter. (k4/r4)