Pemalsuan Merek Rugikan Negara 100 Milliar

 Ekonomi, Featured

Surabaya, (DOC) – 60 kasus pelanggaran hak cipta berupa pemalsuan merek dan sengketa paten yang kini ditangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 100 miliar.
” kami bersama pihak kepolisian kini tengah melakukan penindakan bersama dan terakhir bulan Oktober 2012. Dari 60 kasus, antara tujuh hingga delapan kasus telah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP ke kejaksaan,” kata Kasubdit Penindakan dan Pemantauan Direktorat Penyidikan Kementerian Hukum dan HAM, Johno Supriyanto, saat sosialisasi Program Mal IT Bersih, di Surabaya, Selasa kemarin(6/11/2012).
Estimasi potensi kerugian tersebut bisa bertambah besar, menyusul proses penindakan yang kian di tingkatkan. Dari sekian banyak pelanggaran hak cipta, kasus pemalsuan merek yang paling sering dijumpai dalam proses pendindakan. Dominasi kasus pelanggaran merek itu bisa mencapai 80 persen.”Kalau kasus terkait sengketa paten hanya satu. Salah satunya sak aspal,” katanya.
Sementara itu, Direktur Merek Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM, Fathkurahman, mencontohkan, baru baru ini, pihaknya menangani kasus pemalsuan produk generator listrik impor merek Honda. Pelanggaran Hak Cipta tersebut ditemukan dalam program bantuan pemerintah.
Untuk itu, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM, serta 14 kementerian terkait, kini telah membentuk tim nasional penanggulangan pelanggaran HKI, untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta.
“Latar belakang pembentukan tersebut, merebaknya pelanggaran hukum dengan modus memalsu atau membajak karya orang lain,” katanya.
Selain membentuk Tim, guna mengantisipasi pelanggaran hak cipta tersebut, Direktorat Jendreal HKI terus melakukan sosialisasi guna menekan jumlah kasus yang kian meningkat. Program tersebut dimulai sejak Juli 2012 lalu, di Yogyakarta dan Semarang, kemudian akan dilanjutkan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Medan, dan Makassar.
“Saat ini, kami dengan Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM, Mabes Polri beserta pengelola mal di sejumlah kota besar menggelar sosialisasi program Mal IT Bersih,” ujar Sekretaris Jenderal Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Justisiari P Kusumah.(k-8/r-7)