Pembahasan UMK Jatim Deadlock

 Ekonomi

UMK Surabaya dianggap tertinggi di Jatim.

Sidoarjo.(DOC) – Pembahasan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di tingkat Jawa Timur masih tarik-ulur dan belum menemukan titik kesepakatan. Bahkan, ketika rapat pembahasan UMK di dewan pengupahan tingkat Jatim, peserta rapat dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memutuskan keluar dari rapat alias walk out (WO), karena ada beberapa alasan, seperti usulan UMK di Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya.

“Rapat pembasahan di dewan pengupahan deadlock, karena unsur dari Apindo walk out,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur Hary Soegiri, kepada wartawan usai menghadiri acara dialog Menakertrans dengan dengan 34 perwakilan serikat pekerja di Jawa Timur, di Hotel Utami, Sidoarjo, Kamis (2/11/ 2012).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim ini memeparkan alasan Apindo yang memutuskan walk out dari rapat dewan pengupahan. Yaitu mengenai usulan UMK dari Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya. Hary mengatakan, dari informasi yang didapatnya, permasalahan di Pasuruan, karena menggunakan 2 permenaker yakni Permenaker Nomor 17 Tahun 2005 dan Permenaker Nomor 13 Tahun 2013.

“Kalau di Surabaya, katanya kenapa jauh sekali perbedaannya mengenai 3 unsur yakni, rumah sewa, transportasi dan biaya listrik. Katanya, kok jauh sekali dengan situasi dan kondisi di lapangan,” terangnya.

Setelah deadlock pada rapat pembahasan pertama, rencananya akan digelar lagi rapat membahas UMK pada Jumat besok. Jika tidak hadir, kata Hary, Apindo akan diundang lagi pada 5 November 2012.

“Kalau tanggal 5 nggak datang lagi, ya dilanjutkan sesuai dengan aturan. Kan sudah 2 kali tidak hadir,” ujarnya.

Menanggapi, usulan UMK Kota Surabaya yang nilainya sama dengan Kabupaten Gresik sebesar Rp 1.567.000, Hary mengaku tidak masalah, karena belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, yang nilai UMK Gresik sama dengan Surabaya.

Ya seharusnya (Surabaya) paling tinggi, tapi nanti dibahas lagi. Saya tidak tahu, apakah nilainya turun atau tidak, ada di pembahasan dewan pengupahan,” jelasnya. (K3/ R-7)