Pembangunan Box Culvert Terkendala Tiang Listrik

Tidak ada komentar 112 views

Surabaya – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sachirul Alim  menyesalkan terhambatnya pembangunan boxculvert sepanjang hampir  1 km di wilayah Sidotopo karena terhalang oleh  tiang listrik. Hampir dua tahun ini pihak PLN belum melakukan relokasi . Padahal, dalam Detailed Engineering Design (DED) semua infrastruktur yang menganggu pembangunan telah dikoordinasikan kepada pihak yang bersangkutan.

“Dalam DED, infrastruktur atau jaringan di atas tanah atau di bawahnya yang menganggu pembangunan telah dikoordinasikan untuk dipindah “ tegasnya

Namun karena tidak ada reaksi dari PT PLN, sejumlah pekerja boxculvert khawatir jika pembangunan dilanjutkan tiang listrik akan ambruk saat pemasangan boxculvert. Padahal, menurut Alim, sebelumnya  pihak PLN telah berjanji akan memindahkan tiang listrik tersebut. Namun realitasnya hingga sekarang tiang listrik tersebut belum dipindah PLN, akibatnya  pengerjaan boxculvert terkendala. Alasan klasik yang disampaikan PLN adalah masalah pembiayaan. Padahal, pemerintah kota Surabaya siap mengkovernya.

“Mereka masih mempersoalkan hal teknis pembiayaan dan sebagainya, padahal itu bisa di cover” kata Alim di DPRD Kota Surabaya, Rabu (10/4/2013).

Komisi C akan kembali memanggil manajemen PT PLN (Persero) Divre Jatim  dalam waktu dekat apabila tidak ada  kegiatan pemindahan tiang listrik. Dengan kondisi itu,  Alim menganggap  PLN secara tidak langsung telah menghambat pembangunan kota Surabaya. Mangkraknya pembangunan box culvert di wilayah Surabaya Timur itu menurut Alim meskipun terkesan sepele, namun dampaknya sangat besar terhadap  kelancaran lalu lintas.

Anggota Fraksi Partai Democrat itu mengungkapkan, persoalan tiang listrik yang mengganggu lalu lintas kerap kali terjadi di beberapa kawasan. Ia beberapa kali menerima aduan soal tiang listrik yang berdiri di jalan raya, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan bagi para pengguna jalan yang melintas. Sachirul Alim mengharapkan, PLN bersikap proaktif dalam mengatasi jaringan PLN yang mengganggu kepentingan umum. Pasalnya, sikap responsif itu dinilai  juga bagian dari pelayanan kepada masyarakat. (K-4)