Pembangunan SDN Sawunggaling Asal-asalan

Tidak ada komentar 537 views

Surabaya, (DOC)DPRD Surabaya menuding progress lanjutan pembangunan gedung SDN Sawunggaling 1 dan 4 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar tidak maksimal, atau terkesan asal-asalan..

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono menuturkan, pihak kontraktor tidak menambal dek (beton cor) yang terlihat mrotoli, tapi langsung menutup dengan papan untuk plafon. Padahal, seharusnya pembangunannya termasuk memperbaiki beton cor yang mrotoli itu.

Selain itu, dewan menilai lanjutan pembangunan gedung SDN bertingkat tiga  yang dikerjakan oleh CV Anugrah itu progres pembangunannya minus atau terlambat 15%. “Yang lantau I dan II  cukup bagus. Tapi untuk lantai atas itu terkesan asal-asalan. Tidak semua sih, tapi ada beberapa meter,”ujar Agus Sudarsono.

Diakui Agus, rombongan Komisi C sempat bersitegang  dengan  pihak penyelenggara pembangunannya. Sebab konsultan pengawas (KP)-nya juga berprofesi sebagai kontraktor. “Ya, kami tidak mempersoalkan itu. Yang penting pembangunan SDN Sawunggaling 1 dan 4 diteruskan agar cepat selesai demi kelancaran proses belajar siswa. Apalagi, pembangunan SDN tersebut mangkrak sejak 2009 lalu,”ungkapnya.

Ditanya soat target penyelesaian pembangunan SDN tersebut, Agus Sudarsono yang juga Politisi Partai Golkar Surabaya ini menyatakan 16 Desember mendatang harus tuntas. Jika ada percepatan pembangunan, Komisi C masih optimis pembangunannya bisa selesai tepat waktu. Namun jika tak ada percepatan pembangunan diperkirakan bakal molor.

Atas kondisi itu, lanjut dia,  semua menjadi tanggungjawab kontraktornya. Pemkot dan dewan hanya mengawasinya saja. “Kalau sampai pada 16 Desember nanti pembangunan belum selesai, Pemkot tinggal menghitung saja, sejauh mana progres pembangunan dan Pemkot hanya berkewajiban membayar bangunan yang sudah dilakukan kontraktor saja. Sedangkan, yang belum dibangun tidak bisa dibayar,”tuturnya.

Komisi C sendiri  sudah mengundang beberapa SKPD  yang terkait dengan pembangunan atau pemeliharaan  gedung sekolah, seperti  Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko).

Dari hasil laporan pihak sekolah, lanjutan pembangunan SDN itu dimasukkan dalam kategori rusak. “Hal inilah yang disebut dengan kesalahan mendeteksi atau analisa sekolah rusak,” ujarnya.

Sementara Kepala Bappeko Hendro Gunawan menjelaskan dalam menentukan perbaikan sekolah rusak, terutama menentukan mana yang akan dibangun atau direnovasi terlebih dahulu, sudah melalui urutan. Ia memaparkan teknis itu sudah dibahas dan dilakukan survei oleh SKPD terkait dan penangangannya sudah dilakukan atas survei Dispendik dan DCKTR.

Namun dalam pekerjaan fisik di lapangan belum tentu semua proyek akan digarap dengan cepat. “Jadi, tidak benar kalau Pemkot tidak membuat skala prioritas perbaikan sekolah rusak. Artinya, bangunan mana yang membutuhkan penanganan cepat, bangunan itu pula yang didahulukan,” ungkapnya. (r-12/r7)