Pemberhentian Anggota Dewan Indisipliner Adalah Keputusan Kalut

Surabaya,(DOC) – Keputusan Ketua Badan Kehormatan dan Ketua DPRD Kota Surabaya, memecat 10 anggota Dewan yang suka bolos rapat, dianggap keputusan kalut atas nasibnya di lembaga legeslatif yang akan berakhir beberapa hari kedepan.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya M. Mahmud, yang menjadi korban kekalutan ketua badan Kehormatan dan Ketua Dewan menyatakan, sebentar lagi surat pergantian antar waktu Wisnu Wardhana dan Agus Santoso dari Gubenur Jawa Timur akan ditindak lanjuti oleh Walikota Surabaya. Sehingga wajar jika kedua pimpinan perangkat dewan tersebut, merasa kalut dan mengambil tindakan yang diluar nalar.
“Kalo saya jadi mereka berdua, maka saya akan melakukan hal yang sama. Ini bentuk kekalutan mereka,”Ujar Mahmud, Rabu(17/04/2013).
Mahmud yang merupakan orang pertama di berhentikan di Dewan, juga menyatakan, raport merah anggota dewan yang suka bolos rapat ini, sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010 lalu. Namun kenapa baru sekarang di beber oleh Ketua Dewan dan Ketua Badan Kehormatan. Untuk itu pihaknya tidak pernah takut maupun kuatir atas keputusan pemberhentian dirinya dari anggota legeslatif, meski mekanisme memang harus dipatuhi.
“Surat keputusan itu kan hanya akal-akalan saja. Karena mereka rapat hanya berdua saja. Semua anggota Badan Kehormatan tidak hadir, malah ada yang mengaku ngaku hadir, ada apa ini,”cetus Mahmud.
Ia menjelaskan, soal indispliner terkait bolos rapat kelengkapan dewan sebanyak 9 kali, yang dituduhkan kepada dirinya, hal itu juga dianggap mengada-ngada.
“Saya sendiri yang memimpin rapat kok saya di katakan bolos. Anehkan. Apalagi hasil rapat harus selesai sore itu juga,karena perintah dari ketua dewan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana, Selasa(16/04/2013) kemarin, telah melaporkan 10 raport merah anggota dewan yang suka bolos rapat komisi, sidang Paripurna dan Badan Musyawarah, ke Badan Kehormatan yang di ketuai oleh Agus Santoso.
Badan Kehormatan yang langsung menggelar rapat dengan anggotanya, memberhentikan M. Mahmud dari lembaga DPRD Surabaya. Sedang untuk 9 anggota lainnya dari Fraksi Golkar, PKB dan Demokrat, yang masuk dalam daftar pemberhentian, masih dipelajari berkas berkasnya.
“Surat pemberhentian ini, akan kami tembuskan ke Gubenur Jawa Timur, Walikota dan Partai di tingkat pusat,” tegas Agus Santoso kemarin,Selasa(16/04/2013).(R7).