Pemberian Grasi Gembong Narkoba Rekomendasi Menteri

 

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta (DOC) – Banyaknya kritikan terkait langkah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan grasi untuk gembong narkoba, ditanggapi juru bicara kepresidenan. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha menyatakan, grasi yang diberikan Presiden merupakan amanat konstitusi. Selain itu, katanya, grasi diberikan bukan bersifat personal.

Menurutnya, Presiden sebelumnya mendapatkan masukan dan rekomendasi dari sejumlah menteri terkait seperti Menko Polhukam, Menkum HAM, serta Mensesneg. Menko, kata dia, telah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam usulan grasi yang ditujukan kepada presiden agar menjadi pertimbangan Presiden apakah grasi diberikan atau tidak.

“Pemberian grasi itu sebagaimana diketahui amanat konsitusi pasal 14 ayat 1 Presiden berikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Presiden memberikan grasi bukan secara serta merta apalagi personal,” ungkapnya di Istana Negara Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).

Dia menambahkan, pemberian grasi merupakan kelaziman yang diberikan Presiden terhadap terpidana hukuman mati atau hukuman lainnya sesuai proses yang berlaku. ”Itu tentu diproses sebagaimana yang kita bisa sampaikan. Jelas ada aturan, kelaziman dalam pemberian grasi,” katanya. (ok/sm/r3)