Pemerintah Naikan Hutang Untuk Bayar Hutang

Tidak ada komentar 154 views

Jakarta,(DOC) – Pemerintah berencana menaikkan hutangnya sebesar Rp 345 triliun pada thun 2014 mendatang.
Rinciannya, hutang senilai Rp 205 triliun ditarik melalui penerbitan surat berharga negara guna menutup defisit fiskal tahun 2014. Sisanya sekitar Rp 140 triliun adalah hutang untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (28/10/2013), kemarin menyatakan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto tahun 2014 adalah Rp 345 triliun. Jika asumsi kurs adalah Rp 10.500 per dollar AS, target penerbitan SBN bruto tahun 2014 adalah 32,8 miliar dollar AS.

”Kami belum menetapkan berapa persisnya (SBN valuta asing) karena angka target penerbitan SBN baru disahkan Jumat pekan lalu. Kami akan buat strateginya dulu. Namun, prinsipnya adalah maksimal 20 persen dari penerbitan SBN bruto 32,8 miliar dollar AS atau sama dengan 6,5 miliar dollar AS,” kata Robert.

Komposisi utang yang akan ditarik, kata Robert, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sumber penerbitan SBN terutama berasal dari Surat Utang Negara (SUN). SUN akan didominasi oleh SUN rupiah. Sisanya berupa surat utang global dalam dollar AS dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). SBN lainnya adalah sukuk rupiah yang dilelang per dua minggu sekali, global sukuk, dan sukuk ritel (sukri).

”Berapa detailnya masing-masing belum bisa disampaikan karena strategi belum difinalkan,” kata Robert.

Terkait dengan sukuk berbasis proyek, Robert mengatakan, ada tiga proyek senilai total Rp 1,5 triliun. Pertama adalah proyek rel ganda untuk kereta api jurusan Cirebon-Kroya di Jawa Tengah yang merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah dimulai pada tahun 2013. Kedua adalah pembangunan asrama haji untuk Kementerian Agama. Ketiga adalah elektrifikasi salah satu jalur kereta api di Pulau Jawa.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyatakan, penarikan utang dilakukan menggunakan prinsip efisien biaya, tidak mengikat, dan menyesuaikan dengan kebutuhan belanja. Oleh karena itu, rencana penyerapan anggaran yang disusun kementerian dan lembaga negara mesti realistis.

”Termasuk perkiraan penerimaan tahun 2014 akan menentukan besarnya kebutuhan pembiayaan (utang) per bulan. Dari situlah dilihat apakah SBN rupiah atau valas dan bagaimana komposisinya,” kata Anny.

Posisi total utang pemerintah pusat per 30 September 2013 mencapai Rp 2.274 triliun. Ini terdiri dari pinjaman senilai Rp 684 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 1.590 triliun. Dari total utang yang jatuh tempo pada tahun 2014, sebanyak 33 persen berupa pinjaman dan 67 persen berupa penerbitan SBN.(kp/r7)